SP170218

U

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 18-19 Februari 2017

Penambahan Kursi Pimpinan DPR Terabaikan?

D PR sejak Oktober 2016 lalu sudah mulai membahas rencana revisi UU17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) secara terbatas. Langkah itu dimaksudkan untuk menga- komodasi usulan Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) untuk menambah satu kursi unsur pimpinan di DPR dan MPR. Namun, tiga bulan sete- lah rencana revisi UU MD3

itu dibawa ke paripurna untuk dibahas, hingga kini belum ada upaya konkret dari parlemen. Pembicaraan

Kondisi tersebut mem- buat sejumlah kader PDI-P dan partai pendukung pemerintah gerah.

dengan restrukturisasi di parlemen. Alih-alih membahas kelanjutan rencana revisi UU MD3, DPR kini justru tersita perhatiannya dengan manuver politik untuk mengegolkan hak angket kepada pemerintah. Sebab, manuver hak angket terkait erat dengan pelaksanaan pilkada serentak, di mana banyak parpol berkepen- tingan menjadikannya seba- gai senjata politik. [H-14]

revisi UU MD3 di kalangan anggota Dewan seolah ter- lupakan. “Padahal, janji

Mereka menilai, DPR tidak kon- sisten dengan proses yang

telah dijalankan, terkait revisi UU MD3. Sebab, rencana revisi tersebut seja- tinya bagian dari kesepa- katan dukungan partai pen- dukung pemerintah, khu- susnya PDI-P, sehubungan

menambah satu unsur pim- pinan DPR dan MPR dari PDIP sudah sangat jelas. Janji itu kini terabaikan,” ujar sumber SP di Jakarta, Sabtu (18/2).

Pelanggaran PilkadaMarak Bawaslu: KPPS Tidak Profesional

[JAKARTA] BadanPengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat menilai, Komisi Pemilihan Umum(KPU) di daerah belum mampu mengantisipasi kera- wanan saat pemungutan suara pilkada serentak, 15 Februari lalu. Akibatnya banyak pelanggaran yang terjadi, hinggamengakibatkan banyak warga tidak bisa mengguna- kan hak pilihnya. Secara khusus, Bawaslu menyoroti kinerja petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lapangan, yang dinilai tidak profesional. Ditengarai, banyak petugas yang tidak memahami aturan KPU mengenai mekanisme dan prosedur penggunaan hak pilih. Demikian disampaikan anggota Bawaslu Pusat Daniel Zuchron. “Fungsi KPU di daerah, terutama di kabupaten/ kota belum pada level mela- kukan antisipasi pelanggaran atau kecurangan berdasarkan data-data pemilu yang rapi,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (18/2). Karena tak diantisipasi, lanjutnya, tak heran jika pada hari pemungutan suara, Bawaslu menemukan kasus terbanyak adalah KPPS yang tidak profesional. Berdasarkan data yang diperoleh Bawaslu untuk pemilihan gubernur, ditemukan banyakKPPS yang bekerja di luar prosedur yang ditentukan. “Kita menemukan 91 laporan terkait kasus kesa- lahan prosedur dan ketidak- pahaman petugas KPPS di TPS. Ini merupakan kasus terbanyak di pilgub, diban- dingkan kasus data pemilih bermasalah sebanyak 79 laporan, kasus logistik ber- masalah sebanyak 47 laporan, kasus politik uang sebanyak 27 laporan, dan ketidaknet- ralan penyelenggara negara sebanyak 23 laporan,” ung- kapnya. Daniel menilai, petugas KPPS belummemiliki penge- tahuan yang merata mengenai

tugas dan fungsinya. Menurut dia, ini menjadi catatan pen- ting bagi KPU pusat dan di daerah agar KPPS yang tidak profesional tidak lagi digu- nakan dalam pilkada selan- jutnya. “Meskipun pemungutan dan penghitungan suara sudah selesai, tapi kami sudah perintahkan pengawas men- cari siapa yang mengakibat- kan proses tidak berjalan sebagaimanamestinya. Karena jika ada, akan kami beri rekomendasi pemungutan suara ulang,” jelas dia. Sementara itu, Staf Ahli Bawaslu Rekson Nababan menilai, salat satu persoalan yang mengemuka di Pilkada Serentak 2017 adalah keti- dakpahaman KPPS tentang Surat Edaran 151 Tahun 2017 yang diterbitkan KPU pada 10 Februari 2017. Akibatnya, banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih- nya. Menurut dia, sebelum diterbitkan suara edaran, KPPS sudah diberi pembekalan teknis bahwa pemilih yang berhak adalah mereka yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Jika tidak ter- daftar, warga bisa menggu- nakan e-KTP atau surat keterangan dari Dinas Dukcapil. “Kemudian muncul SE 151, yang mengatur pemilih boleh memilih dengan mem- bawa Kartu Keluarga, pass- port, atau kartu identitas lain. Ini yang justru disosialisasi- kan oleh tim paslon sehingga pemilih banyak datang ke TPS hanya membawa KK dan pasport. KPPS tidak mengantisipasi itu dan akhir- nya pemilih membeludak, sementara surat suara terba- S e c a r a t e r p i s a h , Komisioner KPU Hadar Gumaymenegaskan, pihaknya tidak mengizinkan petugas KPPS yang bekerja tidak sesuai dengan aturan atau tas,” jelas Rekson. Tidak Dilibatkan

da maupun oleh warga nega- ra yang merasa dirugikan,” tegasnya. Meski tidak dapat dige- neralisasi, Jojo menduga pelanggaran ini terjadi kare- na indikasi adanya interven- si pihak tertentu kepada petugas penyelenggara. Hal itu terlihat dari sikap petugas penyelenggara yang tidak menggubris protes pemilih yang mengantre di TPS, dan beralasan kertas suara habis. Untuk mencegah hal serupa pada Pilgub DKI putaran kedua, Jojo meminta KPU mengganti petugas penyelenggara yang telah lalai, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jojo menga- kui pergantian petugas penye- lenggara yang lalai masih membuka peluang mengham- bat hak pilih warga. Namun, petugas baru setidaknya dapat lebih netral ketimbang petu- gas sebelumnya. “Netralitas petugas penyelenggara itu prinsip yang paling mendasar. Tak boleh ada kompromi,” tegasnya. Selain itu, Jojo menam- bahkan, partai politik maupun tim sukses pasangan calon untuk memberikan pelatihan dan pemahaman kepada para saksi di TPS. Dengan pema- haman yang mumpuni, para saksi dapat segera mengorek- si ketika menemukan adanya kejanggalan di TPS. Sebagai perwakilan peserta Pilkada para saksi di TPS memiliki hak koreksi. “Gunakan itu untukmemi- nimalisasi kecurangan di level TPS. Saksi dari masing-ma- sing peserta, dapat saling kontrol satu sama lain. Ini baik sebagai preventif atau pencegahan pelanggaran,” jelasnya. Selain terhambatnya penggunaan hak pilih warga, persoalan lain yang selalu muncul setiap penyelenggaran Pemilu, yakni mengenai DPT. Menurut Jojo, akar persoalan DPT adalah sumber data kependudukan yang berma- salah. [YUS/F-5]

ANTARA/RENO ESNIR Warga binaan antre memberikan hak suara di Lapas Perempuan Rutan Pondok Bambu kelas II A, Jakarta, Rabu (15/2). Warga binaan perempuan pondok bambu yang memiliki KTP DKI Jakarta dan berhak memilih sebanyak 157 orang dalam Pilgub DKI Jakarta yang diikuti tiga pasang calon yaitu Agus-Sylvi, Ahok-Djarot, dan Anies-Sandi.

prosedur yang berlaku saat pilkada 15 Februari lalu, untuk terlibat dalam pilkada beri- kutnya.Menurut, Hadar semua petugas KPPS harus bekerja sesuai prosedur yang berlaku, yakni sesuai peraturan KPU (PKPU) dan UU Pilkada. “Kalau DKI kan ada putaran kedua, misalnya, ya tidak bisa kami libatkan lagi,” jelasnya, Jumat (17/2). KPU, kata Hadar, akan menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS, apakah memang karena sengaja melanggar prosedur atau peraturan, ataukah karena kekeliruan petugas di lapang- an. Penyelidikan dilakukan juga dalamrangkamenanggapi temuan Bawaslu atas sejum- lah pelanggaran pada hari pemungutan suara pilkada serentak. Sedangkan, Komisioner K P U F e r r y K u r n i a Rizkiyansyah menilai, secara umum penyelenggaraan pil- kada serentak berjalan lancar dan aman. Ferry mengakui adanya sejumlah masalah,

serta pelanggaran dan kecu- rangan di beberapa daerah, namun masih dalam level yang bisa diantisipasi dan diatasi. “Memang ada beberapa catatan kita yang menjadi bahan evaluasi terkait data pemilih, ketidakpahaman petugas di lapangan dan ketersediaan logistik,” ujarnya. Mengenai data pemilih, kata Ferry, KPU pada prin- sipnya berpandangan yang bisa memilih adalah yang terdapat dalam DPT, yang nantinya mendapat surat undangan pemberitahuan pemungutan atau form C-6. Jika tidak terdaftar di DPT, yang bersangkutan bisa memilih menggunakan KTP Elektronik atau surat kete- rangan dari Dinas Dukcapil. “Dengan prinsip kehat- i-hatian, khawatir jika ada identitas palsu, maka dibuk- tikan juga dengan identitas lain seperti Kartu Keluarga,” jelas dia. Ferry juga meminta masyarakat proaktifmengawal proses pilkada, khususnya

data pemilih, sehingga semua bisa terakomodasi dalamDPT, atau setidaknya memiliki E-KTP dan surat keterangan, sehingga bisa menggunakan hak pilihnya. “Faktanya banyak juga masyarakat yang baru menyadari bahwa dia tidak terdata setelah DPT ditetapkan,” ungkap dia. Sementara itu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Englebert Jojo Rohi mendorong peser- ta Pilgub DKI Jakarta, mau- pun warga yang merasa dirugikan untuk mengadukan ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini lan- taran pelanggaran ini bersifat substantif, yakni penghilang- an hak konstitusional warga negara. “Mestinya hal itu bisa diantisipasi sejak awal oleh KPU.KurangpahamnyaKPPS tidak bisa jadi pembenaran, karena sudah melakukan pelanggaran yang bersifat substantif yaitu penghilangan hak konstitusional warga negara. KPU dapat digugat ke DKPP oleh peserta pilka-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker