SP200704-P

Sabtu-Minggu, 4-5 Juli 2020

Pol i t ik & Hukum

2

Suara Pembaruan

Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi Bakal Rekrut Nama Baru

Jokowi sudah bekerja luar biasa. Mereka tidak bekerja biasa-biasa saja ( bussiness as ussual ) tetapi luar biasa ( extraordinary ) seperti yang dikehen- daki Presiden Jokowi. “Kami tahu karena sehari-hari berada di penggurus Dewan Pimpinan Pusat PG. Kami lihat mer- eka sudah bekerja luar biasa, diluar kenormalan,” kata Doli, Jumat (4/7). Doli melihat pernyataan Jokowi berlaku bagi siapa saja bahwa kondisi sekarang harus bekerja luar biasa karena kondisi tidak normal. Para menteri sebagai pengambil ke- bijakan harus bisa jalankan tugas diluar kenormalan. Menurutnya, kader Golkar sudah memperlihatkan kerja-kerja yang tidak normal. Namun dia mengembalikan ke Presiden Jokowi untuk memberikan penilaian. Pasalnya para menteri adalah pembantu Presiden Jokowi. Jokowi yang mengerti, paham dan ta- hu apa yang dilakukan para pembantu- nya, termasuk menteri dari PG. “Kita serahkan sepenuhnya ke pak Jokowi untuk menilai kinerja kader kami. Siapa yang diganti ( re- shuffle ), itu hak prerogatif presiden. Kami tidak akan intervensi,” ujar Doli yang juga Ketua Komisi II DPR. Dia menyebut Golkar mendu- kung semua kebijakan pemerintah untuk atasi krisis. Sebagai partai pendukung pemerintah, Golkar siap amankan kebijakan pemerintah, baik di eksekutif maupun di parle- men. [MJS/R-14/W-12]

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut dalam waktu dekat akan mengganti sejumlah menteri dan merekrut nama baru, yang berlatar belakang pengusaha dan politisi dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Saat memimpin rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020 lalu, Presiden Jokowi secara terbuka mengungkapkan tekadnya untuk melakukan perombakan kabinet kare- na kinerja sejumlah menteri yang mengecewakan dan tidak tanggap mengatasi masalah krisis Covid-19. “Langkah apapun yang extraordi- nary akan saya lakukan untuk 267 ju- ta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja re- shuffle ,” kata Presiden Jokowi. Sejumlah nama tetap dipertah- ankan karena prestasinya bagus di masa pandemi Covid-19. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, Presiden Jokowi akan mempertahank- an sejumlah menteri dalam barisan Kabinet Indonesia Maju. Senada dengan Bhima, Anggota Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto juga optimistis bahwa Presiden Jokowi akan mempertahankan posisi sejumlah menteri yang berkinerja baik. Politisi PDI-P itu menilai, Erick yang menjadi mitra DPR sebagai menteri berkinerja baik, khususnya dalam menjalankan tugasnya me- nahkodai proses restrukturisasi di

Kementerian BUMN.

“Beri kesempatan kepada Pak Erick untuk menyelesaikan restruk- turisasi BUMN. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan Pak Erick di Kementerian BUMN,” ujar Adisatrya di Jakarta, pada Jumat (3/7). Menurut Adisatrya, Kementerian BUMN memerlukan seorang pe- mimpin yang tegas sehingga proses restrukturisasi di kementerian itu dapat berjalan lancar. Erick yang memiliki latar belakang pengusaha dinilai akan berhasil ‘membersihkan’ BUMN dari praktik-praktik yang merugikan negara. Di sisi lain, Adisatrya mempersi- lakan Presiden Jokowi untuk merek- rut sejumlah nama baru, baik yang berlatar belakang pengusaha maupun politisi untuk mengisi kursi di Kabinet Indonesia Maju. “Saya berharap ada menteri dari kalangan pengusaha. Syukurlah, kalau Ketua Umum Kadin Indonesia dipercayakan untuk mengi- si kursi kabinet,” kata dia. Secara terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir enggan berkomentar keti- ka diminta tanggapannya mengenai rencana reshuffle kabinet. Ia hanya berujar bahwa tugasnya sebagai pem- bantu Presiden adalah kerja, kerja, dan kerja.Apalagi saat ini, bangsa Indonesia

ANTARA/Wahyu Putro Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Kerja II di tangga veranda Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu.

sedang menghadapi ujian berat seiring merebaknya wabah Covid-19. “Tugas saya masih banyak yang harus disele- saikan. Saya patuh dan menghormati keputusan Bapak Presiden,” kata Erick di Jakarta, Kamis (2/7) Senada dengan Erick, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar men- gatakan peringatan bakal adanya re-

shuffle kabinet memicu seluruh jajaran menteri untuk semakin giat bekerja dan mengintrospeksi diri. Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku tidak mempedulikan isu re- shuffle kabinet karena harus fokus bekerja menangani bantuan sosial ma- syarakat terdampak Covid-19. “Saya menyerahkan sepenuhnya keputusan

mengenai reshuffle kabinet kepada Bapak Presiden. Itu adalah hak pre- rogatif Bapak Presiden,” ujarnya. Kerja Luar Biasa Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut empat kader Golkar yang duduk di kabinet pemerintahan

DPR Ingin Reforma Agraria Dipercepat

Kemdagri: Dokumen Kependudukan Bisa Dicetak dengan Kertas HVS

[JAKARTA] Pimpinan MPR menemu i Ke t ua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (3/7. Seusai pe r t emuan , Ke t ua MPR Bambang Soesatyo meng- atakan, PBNU sepakat dengan MPR tentang perlunya pe- nguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Kita sepakat RUU HIP karena kontraproduktif, maka harus ditarik dan dihentikan pembaha s annya , namun semangat dalam memberi payung hukum dalam bentuk undang-undang (UU) BPIP juga perlu kita dorong, dan diberi ruang karena ini penting menyangkut masalah i d eo l og i bang s a , ” k a t a Bambang. Bambang menuturkan, MPR dan PBNU menyepakati peningkatan pembinaan ide- ologi Pancasila harus dilaku- kan dengan menguatkan BPIP. Hal itu disampaikan karena posisi BPIP saat ini baru dia- tur peraturan presiden (per- pres), sehingga harus diper- kuat oleh UU agar tidak mu- dah dibubarkan pemerintahan selanjutnya. “Pengaturan teknis pembi- naan ideologi Pancasila harus melalui lembaga yang jelas, dan tidak cukup dengan Perpres yang nanti kita kha- watir akan disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa di kemudian hari,” ucap politisi Partai Golkar tersebut. Bambang menyatakan, saat ini pemerintah memiliki [JAKARTA] Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin berharap reforma agraria lebih dipercepat. Sejauh ini, politi- kus Partai Golkar itu menyebut reforma agraria cukup optimal. “Reforma agraria semakin berjalan. Hanya kan kita ingin itu lebih dipercepat. Dipastikan terus reforma agraria berlang- sung,” kata Zulfikar, kepada SP , Jumat (3/7). Zulfikar mengapresiasi se- jumlah program legalisasi aset yang dinilainya semakin bagus. Misalnya seperti Program Layanan Rakya t un t uk Sertifikasi Tanah, Proyek

Operasi Nasional Agraria, dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. “Sekarang yang pent- ing ini dikawal terus,” ujar Zu l f i ka r. Zu l f i ka r j uga menekankan perlunya satu peta. M e n u r u t Z u l f i k a r , Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang mengurus 35% dari lahan atau tanah. Meski demiki- an, lanjut Zulfikar, jumlah itu masih jauh kalau dibanding Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mengurus 65%. “Tetap saja kita harus pun-

ya satu peta tentang lahan, ten- tang tanah beserta peman- faatannya, sehingga nanti ka- lau ada apa-apa kita bisa lang- sung buka. Oh ini ada masalah atau enggak. Ini dipakai atau enggak. Ini sudah digunakan atau enggak,” ucap Zulfikar. Zulfikar menambahkan satu peta juga lebih memudahkan pemantauan penggunaan lahan. “Siapa yang gunakan lahan ter- tentu, digunakan untuk apa, ter- masuk jika nanti dipakai untuk pembangunan strategis nasion- al, segera bisa cepat ganti ru- ginya. Satu peta juga bisa me- ngurangi konflik dan sengketa

tanah,” ucap Zulfikar.

[JAKARTA] Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapre- siasi kinerja kepolisian yang telah mengungkap peredaran 1.2 ton sabu, 35.000 butir ekstasi, dan 410 kilogram gan- ja selama periode Mei-Juni 2020 dan kasus tersebut meli- batkan jaringan internasional. “Saya mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah berhasil mengungkap kasus tersebut, dan menyampaikan aga r kepo l i s i an t e r u s berkomitmen dalam meme- rangi dan memberantas nar- kotika di Indonesia,” kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/7). Dia juga mendorong Polri dapat terus meningkatkan kinerja dalam memberantas peredaran narkotika dan me- ningkatkan relasi kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan juga Badan Keamanan Laut. Langkah itu, menurut dia, [JAKARTA] Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengemukakan seluruh doku- men kependudukan sudah bisa dicetak di atas kertas putih HVS biasa. Langkah ini terwu- jud berkat digitalisasi layanan administrasi kependudukan (Adminduk), dan tanda tangan elektronik (TTE). “Kecuali KTP Elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA) ya. Yang lain sudah bisa cetak dengan kertas HVS,” ka- ta Dirjen Dukcapil Kemdagri Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Jumat (3/7). I a m e n j e l a s k a n , pencetakan dokumen dengan menggunakan kertas HVS sudah diterapkan Ditjen Dukcapil sejak awal 2019. Dokumen yang dicetak de- ngan kertas HVS 80 gram di- jamin keabsahan termasuk keamanannya. “Mudah dicek dokumen tersebut asli atau palsu,” tegas Zudan. Menurutnya, cara men- guji keaslihanya dengan me- mindai QR ( quick response ) code pada dokumen dengan

juan untuk mencegah adanya penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat. “Saya juga mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan program rehabilitasi bagi pecandu dan pelaku penyalahgunaan narkotika,” ujarnya. Menurut dia, kepolisian ju- ga harus berani menindak te- gas pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan narkotika sesuai dengan peraturan perun- dangan yang berlaku, baik pengedar, dalang di balik pengedar tersebut, maupun oknum yang membekengi pelaku pengedar narkotika. Bamsoet juga meminta Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Ditjen Lapas) bekerja sama dengan Polri untuk meningkatkan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menampung pelaku kejahat- an penyalahgunaan narkoti- ka sebagai tahanan, agar LP terhindar dari tempat ber- edarnya narkoba. [W-12] dengan pencetakan doku- men kependudukan secara mandiri dari rumah pen- duduk melalui layanan on- line atau melalui Anjungan Dukcapil Mandiri, maka otomatis bakal menghilang- kan praktik pungli dan per- caloan karena tak ada layan- an tatap muka dengan petu- gas Dukcapil,” tutup Zudan. [R-14] 109/2019 mulai 1 Juli 2020, seluruh dokumen kependudu- kan wajib dicetak dengan menggunakan kertas HVS. Dengan Permendagri tersebut maka pencetakan dokumen selain KTP elektronik dan KIA tidak boleh lagi menggu- nakan kertas sekuritas. Dia menambahkan, sela- ma ini, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian dicetak menggunakan kertas khusus security printing ber- hologram dari Dukcapil. Dengan perubahan penggu- naan kertas biasa, bisa berhe- mat anggaran hingga Rp 450 miliar pada tahun 2020 ini. “Yang tak kalah penting,

Di sisi lain, Zulfikar me- nyatakan, Komisi II memang membentuk tim bersama Kemen t e r i an ATR/BPN. Mengingat banyak sekali per- soalan sengketa lahan yang masuk ke Komisi II. “Waktu raker (rapat kerja),

Komisi II menyerahkan 6 dus dokumen ke Kementerian ATR/BPN. Tim yang dibentuk ini untuk memastikan ada penyelesaian terhadap persoa- lan yang dibawa oleh Komisi II, baik secara insituti mau- pun anggota-anggota,” kata Zulfikar. [C-6] PBNU Usul Tarik RUU HIP Ganti RUU BPIP

istimewa

Zudan Arif Fakrulloh

dalam menjaga masuknya nar- kotika tersebut ke Indonesia, baik melalui darat, laut, mau- pun udara sehingga TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) agar dapat menjaga dan meningkatkan penjagaan di titik-titik yang rawan terjadi penyelundupan narkotika. “Selain itu harus bisa menelusuri jalur-jalur tikus yang berpotensi digunakan para pelaku penyalahgunaan narkotika di jaringan inter- Menurut dia, kepolisian juga harus terus memperbaha- rui dan mengenali modus-mo- dus peredaran narkotika yang baru dalam kasus penyelun- dupan narkotika, termasuk di dunia siber, dikarenakan saat ini modus penyelundupan narkotika semakin bervariasi. Dia juga meminta pe- merintah pusat dan pemerin- tah daerah untuk terus mengedepan-kan program- program yang dapat bertu- nasional,” ujarnya. Kenali Modus Baru QR scanner di smartphone . Bisa juga dengan aplikasi QR code reading yang bisa diun- duh di Playstore. “Kode QR pada dokumen kependudukan yang dicetak di kertas HVS ini tak lain merupakan tanda tangan ele- ktronik sebagai ganti tanda tangan dan cap basah yang dulu dicetak dengan security printing ,” jelas Zudan. Wajib Dia menegaskan sesuai dengan Permendagri No

MPR Apresiasi Polri Ungkap Peredaran 1,2 Ton Sabu

istimewa Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) saat bersilaturahmi dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (3/7).

waktu hingga 20 Juli 2020 un- tuk merespons RUU terkait penguatan pembinaan ideolo- gi Pancasila. “Sekarang bola ada di pemerintah, dan pemerintah punya waktu sampai 20 Juli untuk merespons, apakah mengubah total DIM (daftar inventarisasi masalah) RUU HIP dari pemerintah untuk disampaikan kepada DPR, ter- masuk judul dan isinya, itu sangat tergantung dan kita se- rahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah,” ung- kap Bambang. Bambang pun menyebut, “Ada benang merah antara MPR, PBNU, dan purnawi- rawan TNI-Polri tentang ke- beradaan RUU HIP agar di-

ganti dengan RUU BPIP se- cara lebih tegas, sehingga ti- dak menimbulkan interpretasi yang macam-macam. Semoga DPR dan pemerintah mende- ngar apa yang telah jadi aspirasi masyarakat.” Dicabut Sementara itu, Said Aqil mengatakan, PBNU mengu- sulkan agar RUU HIP dicabut dan diganti dengan RUU baru bernama RUU BPIP. RUU BPIP tersebut, kata Said Aqil, pembahasannya harus me- l i ba t kan s emua e l emen masyarakat. “Kalau PBNU dari awal menyikapi sebaiknya RUU HIP dicabut, diulang dari awal, nama juga diubah total,

supaya tidak multitafsir, lang- sung saja RUU BPIP, itu usul- nya PBNU,” ucap Said Aqil. Said menilai, “Kepriha- tinan kita sama, mari kita jaga keutuhan bangsa ini, apalagi dalam keadaan krisis pande- mi, ekonomi.” Pe r t emu a n p imp i n a n MPR dengan Said Aqil ber- langsung satu jam. Dalam pertemuan itu, Ketua MPR hadir bersama para Wakil Ketua MPR di antaranya Arsul Sani, Syarief Hasan, Ahmad Basarah, dan Zulkifli Hasan. Adapun Said Aqil didam- pingi Sekjen PBNU Helmi Faishal Zaini dan Wakil Ketua Umum PBNU Ma k s um Machfoed. [C-6]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker