SP170919

Utama

Suara Pembaruan

2

Selasa, 19 September 2017

Ada yang Incar Posisi Mendagri?

K omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gen- car melakukan opera- si tangkap tangan (OTT) ter- hadap beberapa pihak, khu- susnya kepala daerah. OTT KPK ternyata dimanfaatkan kelompok tertentu untuk me- nyudutkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Isu yang dimainkan adalah Tjahjo gagal membi- na para kepala daerah. Menurut sumber SP , po- sisi Tjahjo sebagai Mendagri saat ini menjadi incaran. Isu OTT merupakan kesekian kalinya bahan untuk memo-

jokkan mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu. “Ada yang mau menung- gangi OTT KPK untuk menyudutkan Mendagri. yang coba memojok- kan Mendagri,” kata sumber itu di Jakarta, Selasa (19/9). Dikatakan, Tjahjo dan ja- jaran Kemdagri kerap meng- ingatkan pejabat daerah un- tuk menjauhi praktik korup- si. Area-area rawan korupsi Sebelumnya per- nah ada isu lain

perlu dipahami pengambil kebijakan di daerah. Oleh karena itu, menurut sumber itu, suatu keanehan jika

kan pemerintahan yang ber- sih dan berwibawa yang mencoreng nama Bapak Presiden’,” demikian diung- kap Tjahjo, Minggu (17/9). Dari seluruh pesan singkat yang diterimanya, hanya satu yang dijawab dengan lengkap olehnya. Dia dapat menerima apabila dianggap salah. Namun, ditegaskan bahwa ko- rupsi menjadi ranah pribadi para oknum koruptor. “Silakan saja mau menyalahkan siapa. Silakan saja. Perlu revolusi mental dari semua pihak. Korupsi penyakit yang harus kita lawan,” ucapnya. [C-6] hadap tersangka. Sedangkan pada OTT tersangka langsung bisa di- tahan. Karena penahanan punya batas waktu maka KPK lebih memprioritaskan menangani ka- sus OTT. Solusi dari persoalan ini ada- lah KPK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain agar kasus-kasus di daerah yang diung- kap dari OTT dapat ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian setem- pat. Namun, pelimpahan perkara ini tidak dapat dilakukan begitu saja karena terbentur anggaran. Kejari atau Polres hanya diang- garkan untuk menangani satu per- kara setiap tahunnya. “Kalau ada tambahan perkara dari KPK, Polri atau Kejaksaan di daerah tidak punya anggaran,” ungkap Alex. Sementara KPK tidak dapat memberikan anggaran ke Polres atau Kejari. Pasalnya, tidak ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Perihal anggaran ini sebaiknya dibuat fleksibel namun tetap akuntabel. KPK melimpahkan berkas kemudian dana untuk ke- polisian atau kejaksaan didukung oleh KPK. “Rasanya itu lebih efektif dan efisien,” katanya. Alex menyatakan, KPK juga meminta ke Polri dan Kejaksaan untuk menambah personel yang ditugaskan di KPK. Dengan pe- nambahan penyidik dan jaksa, KPK meyakini masih mampu me- nuntaskan seluruh perkara korupsi yang sedang ditangani. “Kami berusaha tambah pe- nyidik. Kami minta pada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menambah jaksa untuk menam- bah penyidik,” katanya. Meski menyebut overload , Alex memastikan pihaknya tidak akan berhenti melakukan penin- dakan terhadap pelaku korupsi, termasuk melalui operasi tangkap tangan. KPK, tegas Alex tidak pernah menargetkan pihak terten- tu atau sektor tertentu. OTT yang gencar dilakukan sejauh ini sema- ta lantaran banyaknya informasi dari masyarakat dan kecukupan alat bukti untuk ditindaklanjuti. [F-5]

Mendagri disalahkan akibat maraknya OTT

KPK. “Imbauan dan surat edaran berkali -kali disampaikan Pak Mendagri ke seluruh peme- rintah daerah,” ujarnya. Sebelumnya, Tjahjo mengungkapkan bahwa diri- nya menerima ratusan pesan singkat atau SMS. “Ada pola (SMS) yang sama, ‘Mendagri harus mundur, Anda gagal untuk mewujud-

Realisasikan Janji, KPK Genjot OTT

[JAKARTA] Komisi Pemberan- tasan Korupsi (KPK) semakin se- ring membekuk penyelenggara negara korup melalui operasi tang- kap tangan (OTT). Sepanjang 2017 ini, KPK telah melancarkan 15 kali OTT. Bahkan, selama se- pekan kemarin, KPK menangkap Bupati Batubara OK Arya Zu l ka r na en , Ke t u a DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali dan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko dalam tiga OTT berbeda. Pimpinan KPK jilid IV merea- lisasikan janji mereka sejak dilan- tik akhir 2015 lalu, yakni meng- genjot OTT. Pada 2016, KPK ter- catat menggelar 17 kali OTT. Dengan demikian, selama dua ta- hun masa kerja Pimpinan Jilid IV sejauh ini sudah 32 OTT yang dila- kukan. Jumlah ini meningkat dras- tis dibanding tahun-tahun sebe- lumnya. Sejak 2005 hingga 2015, OTT paling banyak yang dilaku- kan KPK hanya terjadi pada 2013 dengan 10 kali. Selebihnya, setiap tahun, KPK rata-rata hanya mela- kukan OTT lima kali per tahun. Gencarnya OTT yang dilaku- kan KPK belakangan ini berdam- pak pada penanganan perkara la- innya yang dibangun dari proses penyelidikan. Terdapat sejumlah perkara yang penanganan perka- ranya berjalan lamban karena KPK harus memprioritaskan pe- nuntaskan kasus yang bermula dari OTT lantaran adanya batas waktu penahanan terhadap ter- sangka yang telah ditangkap. Salah satu contoh kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II. KPK telah menetapkan mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino sebagai tersangka akhir 2015 lalu namun hingga kini berkas penyi- dikan belum rampung dan belum melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor. Makin banyak OTT dianggap sebagian pihak sebagai kegagalan KPK dalam mencegah korupsi. Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata menyebut- kan, mangkraknya kasus ini lan- taran KPK masih menunggu per- hitungan kerugian negara. KPK sudah meminta otoritas Tiongkok untuk menginformasikan harga

ANTARA/UBAIDILLAH Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri), Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) dan Jaksa Agung M Prasetyo (kanan) mem- berikan keterangan pers soal Nota Kesepahaman Bersama (NKB) tentang penegakan hukum dalam tindak pidana ko- rupsi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/3). Isi dari kesepahaman tersebut antara lain melingkupi sinergi penindakan tin- dak pidana korupsi.

QCC yang dibeli PT Pelindo II dari Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM). “Kami masih menunggu peng- hitungan kerugian negara. Dalam hal kerugian negara kita kan harus tahu, berapa harga sebenarnya da- ri alat crane yang jadi persoalan kan. Itu kan dibeli di Tiongkok. Nah , sampai sekarang kami be- lum tahu berapa harga alat itu. Kami sudah minta pada otoritas di Tiongkok, tapi sampai dengan se- karang hal itu belum diberikan,” katanya. Terkait kasus lama yang be- lum rampung, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyatakan hal ini terjadi lantaran tidak adanya kewenangan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Diakui Saut penuntasan kasus membutuhkan waktu karena keterbatasan SDM dan kebutuhan akan bukti-bukti yang kokoh dan tak terbantahkan atas tindak pidana yang dilakukan tersangka. “KPK tidak boleh SP3, dan kami ingin conviction rate KPK 100% (dalam) menuntut. KPK harus prudent dalam membawa

seseorang ke meja pengadilan de- ngan t e t ap mengacu pada KUHAP. Pada bagian lain dengan coverage wilayah luas dan APBN kita menuju Rp 2.000 triliun maka ini adalah pekerjaan berat kalau hanya diawaki oleh kurang 1.500 pekerja di KPK,” katanya. Guna mengaatasi hal itu, Saut menyatakan, KPK berencana un- tuk membentuk suatu unit berba- sis wilayah. Unit ini bertugas me- lakukan penindakan dan pence- gahan korupsi secara terintegrasi. Dengan demikian, kasus-kasus korupsi yang terungkap dari OTT langsung ditindaklanjuti dengan program-program pencegahan se- perti perbaikan tata kelola. “Kombinasi perbaikan tata ke- lola OTT dan pengembangan ka- sus serta membentuk suatu unit yang memantau wilayah secara berkelanjutan dengan pendekatan penindakan dan pencegahan ada- lah strategi yang akan dikembang- kan paling tidak sampai tiga tahun ke depan,” kata Saut kepada SP , Selasa (19/9). Saat ini, KPK terus mematang- Basis Wilayah

kan konsep tersebut dan diharap- kan mulai berjalan tahun depan. Namun, Saut mengakui strategi ini memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup besar. “Namun ini memerlukan SDM yang secara kuantitatif perlu dina- ikkan,” katanya. Alex mengakui maraknya OTT yang dilakukan membuat bagian penindakan KPK overlo- ad . Sementara KPK harus mem- prioritaskan penuntasan kasus-ka- sus yang terungkap dari OTT ka- rena adanya aturan batas waktu penahanan terhadap tersangka yang sudah ditahan. Dengan de- mikian, KPK terpaksa mengen- dapkan sementara kasus-kasus korupsi yang tersangkanya belum ditahan. “Sementara benar, yang terjadi di KPK itu sudah overload te- man- t eman d i pen i ndakan . Sehingga perkara-perkara yang kita bangun (dari penyelidikan) agak kita geser penanganannya,” kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/9). Pergeseran yang dimaksud mi- salnya penetapan tersangka men- jadi mundur atau penahanan ter-

> 6

Terkait halaman

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker