SP170428

Utama

Suara Pembaruan

2

Jumat, 28 April 2017

Mengapa Kahar Muzakir Diganti?

P ekan lalu, Kahar Partai Golkar. Pergantian sangat mengagetkan kare- na selama ini Kahar dini- lai tidak melakukan pe- langgaran atau kesalah- an. Kahar juga disebut se- bagai orang dekat Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Informasi yang diper- oleh SP menyebutkan, Kahar diganti lantaran ada yang mengendus ke- mungkinan ia tengah membuat manuver di in- ternal Golkar akhir-akhir ini. Manuver dimaksud terkait dengan pemanfaat- Muzakir diganti da- ri Ketua Fraksi

an situasi di mana sang Ketua Umum Novanto tersangkut kasus KTP elektronik. Apalagi Novanto sudah dicekal KPK untuk tidak beper-

e-KTP. Tetapi ide itu ter- lalu cepat disampaikan. Apalagi Kahar paling de- pan untuk mendorong ada- nya Plt," kata se- buah sumber di Jakarta, Kamis (27/4). Sumber itu menjelaskan, Novanto kaget. Usut punya usut, ternyata ide itu bukan muncul dari Kahar sendi- ri. Ada kelompok di inter- nal partai berlambang be- ringin ini yang mendo- rongnya. "Kahar dipe- ngaruhi sesama rekannya dari kelompok alumni di Golkar," ungkap sumber tersebut.

Sumber itu menam-

bahkan, penggantian Kahar sejatinya juga agar menghidarkan dia dari pengaruh kelompok-ke- lompok pengganggu di Golkar. "Ada yang ingin me- mainkan isu Munaslub melalui isu Plt. Mereka percaya jika benar-benar terjadi Munaslub, Novanto akan menyerahkan estafet kepemimpinan ke Kahar. Namun, dengan diganti- nya Kahar maka skenario itu gagal. Kita mereka mulai dengan meminta Wapres Jusuf Kalla untuk turun tangan," katanya sumber tersebut. [R-14]

gian keluar ne- geri karena ka- sus tersebut. Disebutkan, Kahar yang me-

mulai wacana agar ada pelaksana tugas (Plt) un- tuk menggantikan Novanto. Dengan adanya Plt, Novanto tidak lagi mengurusi Golkar. "Idenya memang bagus yaitu untuk menyelamat- kan Golkar supaya tidak tergerus karena kasus

Waspadai Gerakan Keagamaan Transnasional NKRI dan Pancasila HargaMati

[JAKARTA] Kehadiran gerakan keagamaan trans- nasional di Tanah Air sela- ma beberapa dekade tera- khir harus diwaspadai dan diambil tindakan oleh pe- merintah dan aparat kea- manan. Sebab, kehadiran mereka secara nyata ingin mengganti bentuk dan dasar negara Pancasila. “Selama satu dekade tera- khir, kehadiran dan eksistensi mereka semakin kuat dan sig- nifikan,” ujar Direktur Eksekutif Maarif Institute Muh amma d Abdu l l a h Darraz, Jumat (28/4). Menurutnya, dengan menggunakan strategi poli- tik nonkekerasan, gerakan ini relatif dapat diterima di ruang kekosongan ideologis s e b a g i a n ma s y a r a k a t Indonesia. Gerakan tersebut secara nyata ingin menghi- d u p k a n k h i l a f a h d i Indonesia. Pendekatan yang dilakukan terutama melalui dunia pendidikan. Tidak ha- nya melakukan infiltrasi ideologis di kampus, mere- ka juga mulai menyasar sis- wa SD hingga SMA. “Gerakan ini secara tegas merupakan ancaman nyata bagi ketahanan ideologis bangsa ini. Apalagi disinya- lir mulai merasuki aparat pe- merintahan,” jelasnya. Strategi gerakan ini ada- lah menggunakan politik nirkekerasan. Mereka lebih banyak mengandalkan per- ubahan pola pikir masyara- kat Indonesia melalui dunia pendidikan dan ceramah -ceramah keagamaan. “Mereka mengkampa- nyekan ide khilafah Islam melalui dunia sekolah dan kampus. Di sekolah, mere- ka menginfiltrasi para guru dan kegiatan ekstrakuriku- ler. Sedangkan di kampus mereka menciptakan orga-

nisasi dan gerakan mahasis- wa,” paparnya. Oleh karenanya, peme- rintah wajib memperkuat ke- beradaan ormas-ormas pem- bela ideologi Pancasila, se- perti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah agar berperan lebih aktif di ka- langan masyarakat luas un- tuk meneguhkan Pancasila sebagai ideologi negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi kedua ormas ini, tam- bahnya, Pancasila dan NKRI adalah sesuatu yang telah fi- nal dan tak dapat diganggu gugat, apalagi ditukar de- ngan ideologi lain semacam khilafah. Selain itu, lanjutnya, kampus dan sekolah-seko- lah negeri yang berada di bawah koordinasi pemerin- tah harus secara aktif meng- halau gerakan ini dan mem- persempit ruang geraknya di kampus dan sekolah. Untuk itu kampus dan seko- lah harus memiliki kebijak- an internal untuk memper- kuat ideologi Pancasila. Abdullah Darraz meng- ungkapkan, kelompok peng- usung khilafah ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok ini telah menyebarkan ideologi khi- lafah di hampir 45 negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Asia.Keberadaannya bertujuan untuk menyatukan negara Islam dan negara de- ngan penduduk muslim da- lam satu entitas politik yang disebut khilafah. Terkait hal itu, mantan Ketua Umum Pengurus Pus a t Muhammad i yah Syafii Maarif mengatakan, HTI adalah sebuah badan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. “Semestinya Menteri Hukum dan HAM yang se-

munisme,” imbuh dia.

Yudi juga berharap NU dan Muhammadiyah sebagai representasi ormas Islam di Indonesia, untuk “mengam- bil alih” masjid-masjid, khu- susnya di kampus dan kam- pung-kampung yang dikua- sai kelompok radikal. “Mereka harus mampu me- ngendalikan dan menggem- balakan umat melalui ni- lai-nilai Islam yang menye- jukkan, mendamaikan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Fraksi PDI-P, Hamka Haq. Menurutnya, gerakan yang ingin mem- bentuk khilafah jelas-jelas b e r t e n t a n g a n d e n g a n Pancasila. Dia menyayangkan be- lum semua daerah aparat keamanan bertindak tegas terhadap kehadiran dan ke- giatan ormas-ormas yang mengusung gagasan khilaf- ah. “Sekarang, mereka be- rani berkoar di depan apa- rat, dan dibiarkan. Saya tak habis pikir itu kenapa bisa,” kata Hamka. Sedangkan, Presidium N a s i o n a l P E N A’ 9 8 (Persatuan Nasional Aktivis 1998) Yahdi Basma mene- gaskan, Indonesia telah ko- k o h d e n g a n f o n d a s i Pancasila sebagai penopang kehidupan berbangsa dan bernegara. “Karena itu, aksi-aksi radikalisme dan ekstremis- me yang kembali mengge- jala, bahkan merangsek ke segmen generasi muda dan mahasiswa, patut kita cer- mati bersama dan secara komprehensif mengantisi- pasinya,” tegas Yahdi. [R- 15 /YUS / FAR /MJ S / G-5/159/J-11]

FOTO-FOTO: DOK SP

Tito Karnavian

Yudi Latif

Syafii Maarif

karang harus berani menca- butnya kembali. Karena tu- juannya jelas-jelas ingin membentuk negara baru di Indonesia,” katanya. Dia menilai, kelemahan pemerintah selama ini ada- lah seperti membiarkan ge- rakan transnasional ini ma- kin membesar dan meresah- kan masyarakat luas. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian ju- ga angkat bicara soal HTI yang mengusung konsep khilafah. Belakangan ini, kegiatan HTI di sejumlah daerah batal digelar karena tidak ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh polisi. Salah satu yang batal di- gelar itu adalah agenda HTI yang mengangkat tema “Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat” yang semula akan digelar di Jakarta pada Minggu (23/4). “Kita memang tidak keluar- kan izin STTP-nya, karena banyak potensi konfliknya. Jadi lebih baik kita larang,” kata Tito, di Mabes Polri, Jumat (28/4). Dia menegaskan, STTP tidak dikeluarkan bukan ka- rena instruksi Mabes Polri,

tetapi ada keberatan dari banyak pihak. “Karena ba- nyak ancaman dari berbagai pihak yang tidak suka, atau yang anti. Mereka yang me- nolak HTI beralasan gerak- an itu tidak sesuai dengan NKRI dan Pancasila. Polisi tugasnya untuk mencegah konflik,” lanjut Tito. Kapolri menegaskan, si- ap menindaklanjuti jika ada laporan adanya gerakan yang mengancam NKRI dan Pancasila. “Yang pasti siapa pun yang mencoba merongrong atau meng- ganggu NKRI tentu harus ditindak tegas,” ujarnya. Terkait perekrutan HTI di kampus-kampus, Tito me- nilai, hal itu indikasi yang bisa dianggap berbahaya. Disinggung kemungkin- an HTI dilarang secara per- manen, Kapolri menjawab, “Sedang dibicarakan di Polhukam.” Sementara itu, penga- mat sosial politik Yudi Latif mengungkapkan perlu lang- kah tegas dari pemerintah dan masyarakat mencegah berbagai gerakan yang ingin mengubah bentuk ne- Revisi UU Ormas

gara dari negara kesatuan menjadi negara khilafah. Pertama , menindak te- gas kelompok atau ormas yang mengampanyekan atau mempropagandakan gerakan ini. “Jangan ada loyalitas ganda dari aparat penegak hukum, mereka harus tegak lurus dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangannya. Mereka juga tidak boleh kompromi dengan kelom- pok ini. Karena ada juga elemen di dalam kekuasaan yang bermain-main dengan kelompok atau ormas-or- mas tersebut demi kepen- tingan sesaat,” ungkap dia. Kedua , perlu revisi UU Ormas yang hanya memberi- kan definisi sempit terhadap golongan atau ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut Yudi, ku- alifikasi “bertentangan de- ngan Pancasila” terlalu sem- pit, yaitu komunisme dan ateisme. “Padahal, banyak seka- rang kelompok yang ber- tentangan dengan Pancasila, yang berdasarkan ideologi agama-agama tertentu, ti- dak hanya ateisme atau ko-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker