SP180619

Suara Pembaruan

Utama

2

Selasa, 19 Juni 2018

Parpol Pendukung Jokowi Bakal Bertambah?

L ima partai politik asikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2019. Kelima partai pendukung itu yakni Partai Demokrasi Indone- sia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar (PG), Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerakan (parpol) di parlemen telah mendeklar-

Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto juga memutuskan menerima aspirasi untuk maju dalam pilpres tahun depan. Partai

yang belum menentukan arah koalisi. Menurut sumber SP, PKB masih akan bersama-sama dengan Jokowi pada Pilpres 2019, meskipun Iskandar (Cak Imin) tak ditunjuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Jokowi. “PKB masih bersama Pak Jokowi,” ungkap sumber tersebut, Selasa (12/6). Sumber lainnya menuturkan, Demokrat pada akhirnya Ketua Umum PKB Muhaimin

juga hampir dipastikan mendukung Jokowi. Hanya saja, lanjutnya, ada pers- yaratan yang diajukan. Ketika disinggung syarat apakah itu berkaitan dengan posisi bagi Ko- mandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sumber itu enggan menanggapi eksplisit. “Koalisi itu tak melulu soal bagi-bagi kekuasaan. Ada hal mendasar yang perlu dibicarakan semua partai koalisi,” tuturnya. [C-6]

Keadilan Se- jahtera (PKS) disebut-sebut bakal men- dukung Prabowo.

Demikian halnya Partai Amanat Nasional (PAN), besar kemungkinan men- gusung Prabowo. Kini, tersisa dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Ke- bangkitan Bangsa (PKB)

Penjabat Gubernur Jawa Barat Penunjukan Iriawan Tak Langgar UU

“ Penunjukan anggota Polri menjadi penjabat gubernur sudah ada presedennya. Pada 2015, Irjen Carlo Tewu pernah diangkat menjadi penjabat gubernur Sulawesi Barat. Kala itu, Carlo bukan pejabat struktural Mabes Polri, melainkan staf ahli  I di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

[JAKARTA] Penunjukan Sekretaris Utama(Sestama)LembagaKetahanan Nasional (Lemhannas), Komjen M Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Meskipun masih berstatus anggota Polri, sebagai Sestama Lemhannas, Iriawan termasukaparatur sipil negara, dan memenuhi syarat untuk ditunjuk mengisi kekosongan kursi gubernur Jabar hingga terpilih gubernur baru hasil pilkada 27 Juni. Demikian ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada SP , Selasa (19/6), meluruskan sejumlah pandangan yang menilai penunjukan Iriawan melanggar aturan. Dia menjelaskan, pengisian ja- batan gubernur yang kosong hingga terpilihnya gubernur baru diatur dalam UU 10/2016 tentang Pilkada. Pada Pasal 201 ayat (10) mengatur, “ Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggimadyasampaidenganpelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan .” Selanjutnya mengacu pada UU 5/2014 tentangAparatur Sipil Negara (ASN), pada PenjelasanPasal 19 ayat (1) huruf bmengatur ketentuanbahwa yangdimaksudpimpinantinggimadya antara lain adalah jabatan sekretaris utama. Dan berdasarkan PP21/2002, Lemhannas termasuk salah satu lembaga sipil negara yang pejabat strukturalnya dapat diisi anggotaTNI dan Polri. Menurut Mendagri, Iriawan tak perlu mengundurkan diri dari keang- gotaanPolri, hanya lantaranmenjabat SestamaLemhannas.“BegituTNIatau Polri aktif masuk di struktur kement- erian atau lembaga sipil sebagaimana UUASN, tidak lagi diatur UUPolri,” kata Tjahjo. Sebagai mendagri, Tjahjo me- negaskan, pihaknya mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. “SayasebagaiMendagri,tetapmengacu pada peraturan yang berlaku. Saya tidakakanmengajukannamapenjabat kalau melanggar hukum. Saya siap bertanggung jawab kepada Bapak Presiden Jokowi,” tegasnya.

eselon I,” ujarnya.

Bahtiar mengungkapkan, penun- jukan anggota Polri menjadi penjabat gubernur sudahadapresedennya. Pada 2015,IrjenCarloTewupernahdiangkat menjadi penjabat gubernur Sulawesi Barat. Kala itu, Carlo bukan pejabat strukturalMabes Polri,melainkan staf ahli  I di Kementerian Koordinator Politik, HukumdanKeamanan. “Jadi sudah ada presedennya, dan tidak ada persoalan saat itu,” lanjutnya. Tugas Pokok Sementara itu, Men dagri me- nuturkan, ada dua tugas pokok yang diemban Iriawan. “Penjabat gubernur Jabar punya dua tugas pokok, yakni mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahdaerahdanmenyukseskan pilkada yang kurang 10 hari lagi,” kata Tjahjo. Untuk itu, dia meminta Iriawan berkoordinasidenganKomisiPemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bapilu) Jabar, sebagai otoritas penyelenggara danpengawas pilkada. Selain itu, Iriawan diharapkan juga meningkatkan komunikasi secara in- tensif denganDPRDJabar, khususnya terkait kebijakan pembangunan yang harusdiputuskan.“Kalauadapergantian SKPD(satuankerjaperangkat daerah) silakan, tapi harus izinMendagri. Jaga netralitasASNdalampilkada,”ucapnya. Mendagri jugamengingatkanagar Iriawantetapberpedomanpadakonsep NawaCitapemerintahanPresidendan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. “Tentu disesuaikan den- gan karakteristik geografimasyarakat Jabar. Lanjutkan programyang sudah sukses,” ujarnya. Hal ini penting diingatkan, karena penjabat gubernur merupakan wakil pemerintahpusatdidaerah.“Kuncinya, tugas penjabat gubernur ini adalah memberikan pelayanan kepada mas- yarakatdenganbaiksampaidilantiknya gubernur danwakil gubernur terpilih,” tandasnya. Mantan gubernur Jabar Ahmad Heryawan berpandangan, Iriawan merupakansosokyangtakasingdengan Jabar, karenapernahmenjadi kapolda. “Beliau sosok yang tidak asing bagi kita semua, karena beliau pernah jadi kapolda Jabar,” katanya. [C-6]

menterianDalamNegeri (Kemdagri), Sumarsonomenyatakan,seluruhpejabat eselonIKemdagritakmungkinditunjuk menjadipenjabatgubernur.Karenanya, Mendagri mengusulkan diambil dari instansi lain. “PakMendagri bersama saya ke Lemhannas, bertemu Pak Gubernur, dan diizinkan. Pak Iriawan ini menguasai Jabar, karena pernah jadi kapolda. Orang asli Jabar dan kompetensinya tidakperludiragukan,” ujarnya. Menurutnya,Iriawanberkomitmen menjaga netralitas pada Pilgub Jabar mendatang, dan menjamin tak ada konflik kepentingan. “Kalau tidak netral, dia siap ditarik kembali. Jadi, saya kira netralitasnya tidak usah diragukan. Saya tahupersis,” katanya. IaberharappenunjukanIriawantak dijadikanpermainanpolitik.Dinamika politik sepatutnya disikapi secara de- wasa.“Yangjelaspemerintahmemiliki

satudasarkuatuntukmenentukansiapa pun. Saya harapkan publik percaya dengan apa yang telah diputuskan pemerintah,” tuturnya. Sumarsonobahkanmemintamas- yarakat untuk mengawasi langsung kinerja Iriawan jika tidak bekerja objektif. “Silakan masyarakat secara umum mengawasi penjabat guber- nurnya. Kritik kalau salah, puji kalau benar,” imbuhnya. Kepala Pusat Penerangan (Ka- puspen) Kemdagri Bahtiar menam- bahkan, pelantikanpenjabat gubernur Jabar sudah sesuai UU. Menurutnya, Iriawan kini bukan pejabat aktif di Markas Besar (Mabes) Polri. “Sudah tidak lagi menjabat di struk- turalMabes Polri. Sekarang beliau sestama Lem- hannas a t a u pejabat

istimewa

Tjahjo Kumolo

Sebelumnya, Mendagri telah meminta agar pengangkatan Iriawan tersebut tak perlu dipermasalahkan lagi. Sebab, tidak ada ketentuan pe- rundang-undangan yang dilanggar. “Saya tidak mungkin membuat kebijakan melantik seseorang tanpa dasar hukum,” kata Mendagri se- usai pelantikan Iriawan di Gedung Merdeka,Bandung,Jabar,Senin(18/6). IriawandilantikmenggantikanAhmad Heryawanyanghabismasa jabatannya pada 13 Juni lalu. Diamenjelaskan,mantanKapolda Jabar danKapoldaMetroJaya tersebut kini merupakan aparatur sipil negara (ASN), karenamenjabat Sestama Le- mhannas. “Diapejabat di Lemhannas, berartiASN. Begitu seseorangmasuk di pemerintahan, kementerian atau lembaga, ya dia sipil,” ujarnya. Tjahjo mengungkapkan, dirinya yang meminta kepada Gubernur Le- mhannas,AgusWidjojo, agar Iriawan bisadiangkatmenjadipenjabatgubernur Jabar.“Karenadia(Iriawan)adalahanak buahnya Pak Gubernur Lemhannas. Dia Sestama yang setingkat eselon I, jadi saya menghadap beliau (Agus), minta izin,” ungkapnya. Dia juga menjamin netralitas Iriawan saat Pilgub Jabar bersamaan dengan pilkada serentak pada 27 Juni mendatang. “Pilgub kurang lebih seminggu lagi, orang curiga ada apa (mengangkat Iriawan)? Enggak ada. Mau bisa apa?” tukasnya. Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Ke-

Made with FlippingBook Annual report