SP171019

Suara Pembaruan

Utama

2

Kamis, 19 Oktober 2017

Anies ke Pilpres 2019?

A nies Baswedan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Senin (16/10) lalu. Apakah Anies akan bertahan sampai akhir masa jabatannya? Informasi yang diper- oleh SP menyebutkan Anies mungkin akan mengikuti jejak Jokowi. Dia bakal memimpin

1,5 tahun di Jakarta dan selanjutnya ikut bertarung di pemilihan presiden (Pilpres) 2019. “Anies bisa ber-

2019,” kata sumber SP di Jakarta, Rabu (18/10). Dengan demikian, katanya, Anies akan meman- faatkan masa jabatan untuk mengangkat elektabilitas. Bukan hanya itu, sumber tadi juga menjelaskan kemungki- nan adanya dukung kuat oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). “Para pengusung Anies

saat Pilgub DKI Jakarta sudah punya pengalaman memenangi Jakarta dengan demikian ada tambahan keyakinan bahwa di DKI mereka bisa mengalahkan Jokowi,” ujar sumber tersebut. Akan menarik bila Anies yang pernah jadi juru bicara tim kampanye kemudian menjadi menterinya Jokowi namun kemudian bertanding dalam pilpres. [R-14]

pasangan dengan Gatot Nurmantyo yang saat ini masih menjadi Panglima

TNI. Empat bulan lagi, Gatot akan pensiun dan siapa tahu dia akan aktif kampanye untuk

Reklamasi Pantai Utara Jakarta DKI Tak Perlu Lawan Pusat

[JAKARTA] Pemprov DKI Jakarta tak perlu memasang kuda-kuda melawan pemer- intah pusat. Perbedaan sikap antara pemerintah pusat dan Provinsi DKI Jakarta terkait kelanjutan proyek reklamasi di kawasan laut utara Jakarta bakal dapat diselesaikan dengan duduk bersama. Penyikapan harus didasari pertimbangan menyeluruh, yakni tidak menabrak UU, bermanfaat bagi masyarakat, serta memberi kepastian hu- kum kepada investor. Proyek reklamasi di Jakarta sendiri merupakan bagian integral dari proyek nasional National Capital In- tegratedCoastal Development (NCICD) atau proyek tanggul laut raksasa (Giant SeaWall/ GSW). Megaproyek yang mulai digarap di masa akhir pemerintahanSusiloBambang Yudhoyono ini tidak hanya menambah daya dukung Ja- kartamelainkan juga berman- faat dalam penanggulangan rob dan penyediaan bahan baku air bersih. Peneliti Komite Pemantau Pelaksanan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman mendorong pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta yang baru melakukan dialog terkait proyek reklamasi pantai utara Jakarta termasuk GSW. “Dalam konteks ini, saya kira, langkah tepat yang diambil adalah dialog antara pusat dan Pemprov DKI,” ujar Arman, Kamis (19/10). Pada prinsipnya, kataAr- man, seluruh kebijakan atau regulasi pusatmesti dijalankan oleh daerah. Hal serupa juga berlaku dalamkasus reklamasi ini di mana Pemprov DKI Jakarta semestinya mengikuti ketentuan-ketentuan yang digariskan pusat. “Namun, pada eraotonomi ini, daerah bisa saja memi- liki kebijakan yang berbeda dengan pusat. Nah, dalam konteks ini, saya kira, langkah tepat yang diambil adalah dialog,” tambah dia. Armanmenilai, penolakan proyek reklamasi olehAnies-

Sandi terkait degan janji kampanye. Artinya, hal ini menyangkut integritas karena konsistensi gubernurmenepati janji kampanye tengah diuji. Hal senada diungkapkan pakar hukum tata negara Uni- versitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf. “Reklamasi ada kewenangan pusat dan ada juga kewenangan daerah. Pusat ikut terlibat, minimal harus memberi rekomendasi. Jangan abaikan kewenangan daerah, tapi jangan pula me- nentang keputusan pusat,” kata Asep, Kamis (19/10). Menurutnya, keterlibatan pemerintah pusat karena adanya Perpres sebagai da- sar hukum yang ditetapkan dalam pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta. Di satu sisi, proyek reklamasi bers- inggungan langsung dengan tata ruang daerah Jakarta, termasuk pengaturan zona kewenangan laut. Dasar hukum proyek re- klamasi sebelumnyamengacu pada Keppres No 52/1995. Pada Pasal 4 menekankan terkait wewenang dan tang- gung jawab reklamasi itu ada pada Gubernur DKI Jakarta. Kemudian muncul Perpres No 54/2008. Keppres 52 yang dikelu- arkan pada era Presiden Soeharto mengenai Rekla- masi Pantai Utara Jakarta sedangkan Perpres 54 berisi aturan tentang Penataan Ru- ang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Perpres ini hanya mencabut peraturan terkait tata ruang sedangkan terkait kewenangan dan per- izinan yang diatur di Keppres 52 tidak dicabut. Sementara di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta selaku badaneksekutifmasihmemba- has dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) serta Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. “Daerah belummengatur zona kewenangan laut. Karena itu hemat saya tidakbisa ngotot-n-

gototan , apalagimenggunakan pendekatan kekuatan politik,” ucapnya. Untuk mempercepat penyelesaian masalah proyek reklamasi, menurut Asep, antara pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama bersama dengan presiden ka r ena adanya Perpr es yang masih dijadikan dasar hukum melanjutkan proyek reklamasi. “Perlu diingat, perundang-undangan kita sifatnya hierarkis,” ujarAsep. Libatkan DPRD Menjembatani perbedaan kebijakan tersebut peneliti utama Lembaga Ilmu Penge- tahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyarankan DPRD DKI sebagai wakil rakyat dilibatkan dalam proses pembicaraan dengan pusat dan masyarakat. “Dalam lingkup desentral- isasi atau otonomi, biasanya ada pertimbangan khusus bagi daerah yang terkena dampak. Harus diberi solusi,” kata Siti, Kamis (19/10). Dalam UU tentang Pe- merintah Daerah disebutkan bahwa terhadap daerah khusus seperti Jakarta, harus ada kerja sama atau sinergi an- tara pusat dan daerah dalam menyelesaikan perbedaan kebijakan. Gubernur DKI harus melakukan negosiasi ke pusat membela kepentingan masyarakat yang terdampak dari proyek reklamasi tersebut. Apalagi, jika menengok ke belakang, pemerintah pusat berdasarkan kajian yang dilakukan tiga kementerian pernahmemoratoriumproyek tersebut karena dinilai mem- bahayakan lingkungan. “Anies dengan talenta dia bagaimana melakukan bridging dengan melibatkan DPRD DKI juga,” ujarnya. “Isu ini harus ada solusi agar tidakmenjadi bomwaktu. DKI dan pusat harus berpihak pada rakyat. Jika melanggar maka sama saja melanggar konstitusi. Kalau pusat tutup mata maka salah juga,” ka- tanya. [YUS/N-8/Y-7]

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online