SP190316

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 16-17 Maret 2019

Ekosistem Politik Suburkan Korupsi

Pemimpin Umum: Sinyo H Sarundajang (Nonaktif) Wakil Pemimpin Umum: Randolph Latumahina

Memihak Kebenaran SP

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Primus Dorimulu

Editor at Large: John Riady

[JAKARTA] Satu per satu aktor politik terjerat tindak pidana korupsi, ter- masuk politisi muda yang seharusnya memberikan harapan akan perubahan. Ini semua disebabkan oleh ekosistempolitikyangkorup. TertangkapnyaKetuaUmum DPPPPPMRomahurmuziy dalamsebuahoperasi tangkap tangan (OTT) yangdilakukan KPK, Jumat (15/3) meru- pakandampakdari ekosistem politik yang korup. Budaya korupsi sudah berurat akar di tubuh partai politik (parpol). Sumber dana yangminimmemaksapengu- rus parpol dan kader partai di legislatif dan eksekutif untuk melakukan tindak pidana korupsi.Tertangkapnya aktor politik yang terlibat korupsi tinggal menunggu giliran. Oleh karena itu, pem- berantasan korupsi harus diimbangi dengan pencega- han, antara lainmemberikan sumberpendapatanyang jelas kepada parpol yang lolos parliamentary threshold . Saatnya biaya negara untuk parpol diperbesar. Sejumlah politisi muda tak bisa menghindar dari praktik korupsi yang tumbuh subur di partai. Sebelum Romahurmuziy, ada nama Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, dan Angelina Sondakh (Partai Demokrat) yang terseret kasus korupsi. Lalu, ada gubernur Jambi Zumi Zola (39 tahun) dan Wakil Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (29 tahun). Mantan komisioner KPK, Indriyanto SenoAdji mengatakan, kasus Romy, sapaanakrabRomahurmuziy, menunjukkan ekosistem politik di partai lama masih membuat korupsi tumbuh dengan subur. Akibatnya, siapa pun yang ada di partai itu sulit untuk menghindar, termasuk tokoh-tokohmuda yang diharapkan membawa pembaruan bagi partai. “Ekosistem berjalan selaras dengan budaya korup yang tidak berubah dari partai lama dan ini juga yang menjadikan korupsi tumbuh subur di kalangan generasi muda partai itu,” kata Indriyanto kepada SP di Jakarta, Sabtu (16/3). Dikatakan,melihat kasus Romy, bukan sebuah jaminan jika ada tokoh muda yang selama ini bersuara antiko- rupsi untuk kemudian tidak korupsi.Apalagi, tokohmuda tersebut berlatar belakang politisi yang partainya akan ikut berkompetisi dalam pemilu. Menurutnya, ekosistem

Tajuk Rencana

Elite Politik Korup P enangkapanKetuaUmumDPPPartai PersatuanPembangunan (PPP), Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah panjang daftar politisi korup di negeri ini. Meski korupsi -- termasuk suap -- sejak lama digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, tetapi hingga saat ini praktik kotor tersebut masih terus berlangsung. Pemerintahmelalui aparat penegak hukum, khususnya KPK, harus tetap konsisten melaksanakan penindakan, sekaligus terus menyempurnakan berbagai perangkat dan metode untuk mencegah korupsi. Dalam kasus korupsi yang dilakukan elite politik, setidaknya ada dua hal yang patut mendapat perhatian. Pertama, korupsi yang dilakukan karena kerakusan elite politik untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga, serta kedua, korupsi yang dilatarbelakangi tuntutan untuk menghidupkan mesin partai politik (parpol) dan menghidupi orang-orang parpol, serta melanggengkan jabatan politik. Kerakusan elite politik hanya bisa berkurang drastis apabila hukuman bagi koruptor diperberat untuk memberi efek jera. Berdasar- kan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terdakwa bisa dituntut maksimal penjara, yakni 20 tahun dan seumur hidup. Namun, dalam kasus korupsi yang disidangkan, jaksa hanya mengajukan tuntutan hukuman minimal, yakni empat tahun penjara, bahkan satu tahun penjara. Kenyataan ini diperparah oleh putusan hakim yang menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Oleh karena itu, kita mendorong jaksa dan hakim Pengadilan Tipikor menggunakan ancaman maksimal dalam proses penuntutan dan vonis yang minimal sama dengan tuntutan, bahkan kalau perlu lebih tinggi. Sejalan dengan itu, upaya pemiskinan dan pencabutan hak politik untuk dipilih sebagai anggota legislatif dan menduduki jabatan eksekutif, perlu dilakukan konsisten. Aparat penegak hukum tak perlu ragu memiskinkan koruptor karena dalam sejumlah kasus diketahui bahwa mantan terpidana kasus korupsi dan keluarga tetap bisa hidup berkecukupan. Pasalnya, pelaku telah lama melakukan tindak pidana korupsi dan menumpuk harta kekayaan sejak lama, tetapi baru belakangan tertangkap dan akhirnya dipenjara. Upaya tersebut bisa diperkuat dengan pemberlakuan sistem pembuktian terbalik atas semua harta kekayaan terpidana. Apabila koruptor tidak mampu membuktikan bahwa hartanya tidak diperoleh dari hasil korupsi, maka harta tersebut dirampas oleh negara. Hukuman tambahan bagi koruptor berupa pencabutan hak politik untuk dipilih sebagai anggota legislatif dan menduduki jabatan eksekutif, juga tetap perlu dimasukkan dalam tuntutan jaksa dan vonis hakim. Pencabutan hak politik yang pada umumnya hanya ditetapkan dalam waktu lima tahun, perlu diperpanjang menjadi maksimal 20 tahun, bahkan seumur hidup. Upaya lain yang juga penting dilaksanakan adalah pencegahan korupsi. Beberapa negara yang sukses memberantas korupsi, seperti Hong Kong dan Singapura, memiliki berbagai instrumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk korupsi yang berkaitan dengan kehidupan parpol dan mempertahankan jabatan politik memang masih menjadi pekerjaan rumah. Biaya politik yang mahal secara tidak langsung mendorong para politisi korup. Praktik politik uang yang berlangsung selama ini harus ditinggalkan. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi rakyat merupakan pekerjaan besar yang berkesinambungan. Slogan “ambil uangnya, tetapi jangan pilih orangnya” dalam pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu diubah menjadi “jangan ambil uang dan jangan pilih orangnya”. Pemilih harus dididik untuk menolak politik uang dan politik sembako! Kita perlu memberi wawasan dan membuka mata rakyat bahwa yang dibutuhkan Indonesia agar bisa maju dan sejahtera adalah anggota legislatif, serta kepala daerah dan presiden yang kapabel dan berintegritas. Politik uang yang dilakukan para calon anggota legislatif dan eksekutif membuktikan mereka tak layak menjadi pemimpin dan pejabat publik. Di samping itu, bantuan pemerintah kepada parpol berdasarkan jumlah suara sah dalam pemilu perlu ditingkatkan. Saat ini, total bantuan pemerintah mencapai Rp 121 miliar. Dengan belanja APBN 2019 yang mendekati Rp 2.500 triliun, tak berlebihan apabila bantuan parpol ditingkatkan minimal 0,1% dari jumlah tersebut atau sekitar Rp 2,5 triliun. Peningkatan bantuan parpol diharapkan bisa menggugah kesadaran politisi dan kader parpol untuk meng- haramkan politik uang. Dalam kasus Romahurmuziy, kita patut mengapresiasi pemer- intahan Presiden Joko Widodo yang tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengintervensi KPK. Apabila selama ini ada yang nyinyir tentang penanganan korupsi yang tebang pilih, kasus Romahurmuziy membuktikan hukum tak hanya tajam ke bawah dan ke samping, juga ke atas. Pemberantasan korupsi memang tak mengenal lawan dan kawan.

SP/Joanito De Saojoao Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemerik- saan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3).

korupsi sebaiknya diperbaiki melalui peningkatan pendi- dikan integritas dan moral melawankorupsi di kalangan generasi muda partai. Jika tidak, maka masih akan ada banyak politikus muda yang akanberurusandenganKPK. Menurut Indriyanto, usulanparpol dibiayai negara akan sia-sia jika tidak disertai dengan pembenahan men- tal dan moral para politisi muda. “Biaya parpol yang sepenuhnya ditanggung negaramerupakan pemboro- san keuangan negara yang sama sekali tidak terukur dan tidak bermanfaat jika tidak disertai pembenahan di tubuh partai. Bahkan, pola ini tidak menjamin budaya korupsi parpol akan tereduksi secara signifikan,” tuturnya. Cara yang lebih efektif untuk menimbulkan efek jera bagi pengurus parpol agar tidak korupsi adalah negaramengatur sanksi tegas berupa diskualifikasi parpol peserta pemilu. Walaupun sulit, langkah demikian patut dilakukan sekaligus untuk menciptakan pemilu yang bersih. Kejadian Berulang Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM)Yogyakarta, Zaenur Rochman mengatakan, dir- inya tidak terkejut dengan peristiwapenangkapanRomy olehKPK.Apalagi, kejadian ini diduga kembali melibat- kan Kementerian Agama. “Ka r e n a , mema n g indikasi adanya tindak pidana sudah diketahui dari kejadian-kejadian se- belumnya. Jadi, ini hanya tentang waktu saja, kapan ada penangkapan,” kata Zaenur.Menurutnya, dari ke- jadian-kejadian sebelumnya,

Kementerian Agama juga kerap terseret kasus tindak pidana korupsi. Kejadian ini merupakan kejadian berulang, yang hanya ber- ganti aktor yang terlibat di dalamnya. “Peristiwa ini diduga dengan pengisian jabatan di kementerian agama. Kenapa lagi-lagi kasus ini berhubun- gan dengan kementerian agama, yang sebelumnya sudah ada yang tersangkut kasus korupsi,” tuturnya. Dari sisimodus, katanya, kejadian yang diduga terkait memanfaatkan kewenangan dalam pengisian jabatan untukmemperoleh sejumlah uang. Padahal, dalampengi- sian jabatan, Indonesia sudah memiliki sistemkhusus, yaitu merit sistem dan melalui proses lelang. Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku prihatin dengan kasus penangkapan Romy oleh KPK. Menurut Lucius, kasus tersebut men- jadi salah satu bukti bahwa parpolmasihmenjadi tempat yang aman bagi koruptor. “Panggung politik kita masihmerupakan ‘kubangan aman’bagi koruptor. Setiap kali kitamau berbaik sangka kepada parpol ketika men- dengar janji mereka untuk memerangi korupsi, setiap kali itu juga kasus korupsi baru muncul. Ini sesuatu yang terus menggerus citra partai,” ujar Lucius. Sebagai lembaga, kata dia, tentu sajamengherankan bahwa parpol terus menerus melahirkan koruptor baru. Menurut dia, seolah-olah tak ada ruang untuk penyesalan atau perbaikan internal. Janji mereka untuk memerangi korupsi seperti berisi ikhtiar tersembunyi untuk melahir-

kan koruptor baru. Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan, korupsi di parpol selalu berinteraksi dan terkait dengan korupsi di sektor publik dan swasta. Menurut Dadang, politisi korup yang didukung partai memanfaatkansituasi korupsi di lembaga publikdan swasta untuk mengisi kas partai. “Situasi koruptif di par- pol beinteraksi dan saling memengaruhi dengan situasi korupsi di sektor publik dan swasta.Merekamencuri uang dariAPBN/APBD dan suap dari swasta. Ini lingkaran setan korupsi politik di In- donesia yang tidak mudah diurai,” kata Dadang. SekjenDPPPDI-PHasto Kristiyanto mengingatkan seluruh kader-kadernya un- tuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dia berharap seluruh kader dan elite PDI-Pmengambil pelajaran terbaik dalam kasus Romy dan benar-benar berperang terhadap korupsi. “Kami menyampaikan solidaritas danempati dengan tetap menghormati proses hukum yang dilakukan KPK,” kata Hasto. Sekjen DPP Perindo, AhmadRofiqmenambahkan, pihaknya sangat terkejut dengan kabar penangkapan Romy. Dikatakan, salah satu alasan Perindo hadir di pentas politik nasional karena ada kerisauan atas perilaku koruptif, termasuk di kalangan politikus. “Perindo memerangi semua itu,” kata Rofiq. Dikatakan, Perindo juga hadir untuk mengubah pola pikir danmenyajikan budaya politik baru yang penuh transparansi. [MJS/YUS/Y-7]

Made with FlippingBook Online newsletter