SP191016

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 16 Oktober 2019

Muhadjir Bertahan?

S ejumlah menteri yang tergabung dalam Kabi- net Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) tetap dipertahankan. Bebe- rapa menteri tersebut tidak diganti dari posisinya di kursi kabinet mendatang. Presiden Jokowi me- mastikan hal itu meski tak menyebut secara spesifik para menteri yang bertahan. Menteri yang sekarang men- jabat bukan berarti akan tetap pada posisi semula. Bisa saja mereka digeser ke pos kementerian lain.

Nama menteri yang dise- but-sebut masih dipertahan- kan antara lain Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulya- ni, dan Mensesneg Pratikno. Nama lain adalah Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro yang kemungkinan bakal dipertahankan karena dibutuhkan untuk kelangsungan rencana ibu kota baru. Jokowi dalam sebuah kesempatan menyebutkan bahwa kriteria menteri adalah memiliki intergritas

dan kapabilitas yang baik. Tapi yang paling penting adalah mampu mengekseku- si program serta memiliki kemampuan manajerial yang baik. Kriteris itu memunculkan spekulasi terhadap nama seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Publik mengenal integritas dan kapabilitas. Ia juga piawai mengeksekusi program. Namun, di sisi lain kebijakan Susi mendapat pe- nolakan dari sejumlah pelaku

bisnis raksasa.

dengan zaman terdahulu.  “Mendikbud danMenristekdikti harusmampumengimplementasikan teknologi dalam pendidikan dengan mampumendesain sistemyangmem- buat anak-anak Indonesiamemahami bahwa teknologi adalah alat bantu sehingga bukan bergantung pada teknologimelainkanmenjadi tuanatau yangmenguasai teknologi,” katanya. Lebih lanjut, Indramenyebutkan, figur untuk kedua kementerian ini harusPancasilaissejati,seseorangyang tidak ragu bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi yang paling cocok dengan kondisi kebinekaan bangsa Indonesia. “Jadi figur menteri di bidang pendidikan tidak bisa yang terlalu kebarat-baratan, tidak bisa yang kearab-araban, tidak bisa juga pan- dangannya sosialis atau komunis, tapi Pancasilais. Segala kebijakannya harus berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan agamanya, sukunya, bukan golongannya, dan bukan ke- lompoknya,” tegasnya.  Menurut Indra, jika kursi Men- dikbud danMenristekdikti diisi figur yangPancasilaisdanpahamperubahan teknologi, makamasalah radikalisme bisa ditekan. Selanjutnya, Indra menuturkan, Mendikbud danMenristekdikti  pada periode yang akan datang haruslah kolaborator sejati.Tokohyangmampu bekerja sama lintas kementerian atau Lembaga dan menjalin hubungan yang baik dengan daerah. “Jadi bu- kan hanya mikirin kementeriannya sebatas anggaran yang diberikan, tapi menyadari bahwa sekarang era kolaborasi. Bahwa pembangunan SDMitutidakmungkindilakukanoleh satu kementerian saja apalagi adaUU OtonomiDaerah. Jadi tidakbisaorang yang hanya mengeluh bahwa tidak punya wewenang itu itu melainkan yang aktif berkolaborasi dengan yang lain sampai ke level daerah-daerah,” ujarnya. [HER/FAT/O-2] menyebutkan nama Men- dikbud Muhadjir Effendy, juga bertahan. Ditanya prestasi kerja serta pernya- taan menteri yang sering menimbulkan kontrovesi, sumber tersebut mengatakan bahwa Muhadjir diharapkan bertahan. “Mungkin direko- mendasikan tetap sebagai mendikbud tetapi kita tahu semua bahwa keputusan sepenuhnya ada di Bapak Jokowi,” katanya, Rabu (16/10). [C-6] Sementara itu sumber SP

Momentum Lahirnya Zaken Kabinet

[JAKARTA] Banyak kalangan sangat berharap kabinet baru yang akan membantu pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, mencerminkan kabinet ahli atau zaken kabinet. Figur-figur yang dipilih untuk menduduki menteri, benar-benar memenuhi kualifikasi integritas, kapasitas, dan kapabilitas. Selain itu, harus dipastikan ke- menterian-kementerian strategis diisi kalangan profesional, bukan kader parpol atau berlatar organisasi massa (ormas) tertentu. Hal ini untukmenja- min terwujudnya visi danmisi Jokowi sebagai presiden terpilih, serta untuk mencegah politisasi kewenangan. Kementerian strategis dimaksud antara lain yang berkaitan dengan pembangunan sumber dayamanusia (SDM),yakniKementerianPendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi (Kemristekdikti). Hal ini mengingat tantangan terbesar saat ini adalahmeningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing sesuai de- ngan visi pembangunan SDM, serta menghadapi tantangan radikalisme yang menguat akhir-akhir ini. Demikian pula pos kementerian yang menguasai sumber finansial besar, sepertiKementerianKeuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, danKementerian Pedagangan, sebaiknya tidak dipercayakan pada kader parpol. Hal ini untukmencegah kementerianmenjadisapiperahpolitik. Demikian rangkuman pandangan peneliti Institute for Development of Economics andFinance (Indef), Rizal Taufikurahman, peneliti Center ofRe- formonEconomic (CORE) Indonesia, Yusuf RendyManilet, Direktur Ekse- kutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Hubungan Internasional ShintaWid- jajaKamdani, danDirektur Eksekutif Center of EducationRegulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji, secara terpisah, di Jakarta, Rabu (16/10). Rizal berharap kabinet Joko- wi-Ma’ruf Amin diisi kalangan profesional yang memang memiliki kompotensi dan kapasitas di bidang- nya, bukan diisimenteri titipan parpol koalisi. Namun, ia juga menyadari bahwa dengan realitas politik yang ada saat ini, hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan.

pada masalah-masalah yang sama,” tegasnya. Terkait kursi menteri, Danang menilai kendaraan politik memang perlu, tapi untuk proporsionalitas pembagian kursi harus pada ke- pentingan pembangunan ekonomi negara. “Jadi, jika Presiden Jokowi saat ini mampu melepaskan diri dari kepentingan politik praktis, maka beliau akan benar-benar bisa mem- bangunkan potensi ekonomi bangsa ini dengan sangat cepat. Mengingat, 5 tahun lagi belum tentu ada presiden dengan karakter Jokowi ini,” katanya. Shinta Widjaja Kamdani pun berharap, kabinet Jokowi jilid II di bidang ekonomi diisi kalangan profesional yang kompeten. Hal ini menyebabkan pengelolaan kebijakan ekonomi nasional jauh lebih efisien, produktif, dan berdaya saing sesuai arah reformasi kebijakan ekonomi na- sional yang dibutuhkan pelaku usaha. Shinta menambahkan, yang di- butuhkan pelaku usaha dalam jangka pendekadalahpercepatanpelaksanaan reformasi kebijakanekonomi nasional yang sudah ada. Hal ini agar manfaat reformasi kebijakan tersebut dapat dirasakanpelakuusahadalamkegiatan usaha kami sehari-hari. “Kami ingin iklimusahamenjadi lebih simpel, konsistenantarakebijak- andanpelaksanaandi lapangan, cepat diprosesnya. Hal ini tidakmembuang waktu, tenaga, dan biaya,” tegasnya. MenurutShinta,haltersebutsangat penting dan urgent bagi pelaku usaha dan calon investor karena risiko resesi ekonomi nasional dan global di tahun depan menjadi lebih tinggi. Bidang Pendidikan Secaraterpisah,IndraCharismiadji menuturkan, jikapresidenseriusdalam program pembangunan SDM harus dicarifigur seriusuntukposisiMendik- bud danMenristekdikti, yakni orang yang pahamdengan pola pendidikan di era industri 4.0yang sangat berbeda

foto-foto:istimewa

Shinta Widjaja Kamdani

Indra Charismiadji

Daftar menteri yangmenurutnya harus diisi oleh kalangan profesional antara lainMenteriKeuangan,Menteri Pertanian, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri In- vestasi,Menteri Perdanganan,Menteri Perindustrian, dan Menteri BUMN. Pos lain yang juga harus diisi oleh kalangan profesional menurut- nya adalah jabatan Menteri Desa, PembangunanDaerahTertinggal dan Transmigrasi.Selainanggarannyayang cukupbesar,kementerianiniberpotensi untuk menjadi “kendaraan politik” partai politikmelalui kader-kadernya yang dipercaya menjadi menteri. Apalagi kementerian ini bersentuhan langsung dengan rakyat di akar rum- put. “Kementerian Desa ini penting sekali diisi kalanganprofesional untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di desa,” kata Rizal. Hal senada diungkapkan Yusuf Rendy Manilet. Menteri-menteri di bidang ekonomi menurutnya harus bisa lepas dari kepentingan politik agar bisa bekerja secara profesional. Terutama di bidang perdagangan yang saat ini sedang menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki neracaperdaganganyangmasihdefisit. “PekerjaanMenteri Perdagangan sangat berat, mengingat kondisi eko- nomi global yangbelummenentudan juga perang dagang antara Amerika Serikat danTiongkok. Pekerjaan lain- nya adalah bagaimanameningkatkan daya saing produk ekspor utama kita yang relatif lebih rendahdibandingkan Vietnam,” kata Yusuf Rendy. Begitu juga denganMenteri Per-

industrian. Tantangan yang dihadapi menurutnya juga tidak kalah besar, yaitu terkait deindustrialisasi dini yang sudahmulai terlihat. Tantangan lainnya terkait revolusi industri 4.0. Sedangkan, DanangGirindrawar- danaberpandangan, saat ini kesempat- an Jokowi untukmembuktikanbahwa orientasi kabinet periode kedua, harus diarahkan untuk bangun dari keterpu- rukan ekonomi. Danang memahami meskipun presiden menyampaikan bahwa tidak ada beban di periode kedua ini, tetapi ada kepentingan politik jangka menengah panjang demi menjaga kekuatan pada 2024. Namun, hak itu bisa diakomodir di tahun ketiga atau keempat setelah para profesional itu bekerja berhasil membangunkan industri hulu dan intermediate. “Jadi, sebenarnya bisa dipikirkan dua tahap. Paruh pertama kabinet diisi oleh pembantu presiden yang memiliki keahlian birokrasi sekali- gus dunia usaha. Kemudian paruh kedua bisa ditempatkan pembantu presiden dari kategori politisi yang bisa melanjutkan keberhasilan tahap pertama,” jelasnya. Perubahan peta perdagangan global, menurutnya, harus disikapi dengan kecepatan dan ketepatan. Artinya pemerintah harus meme- nangkan persaingan global. Pada periodepertamapemerintahanJokowi, dinilai terlalu teknokratis dan sarat kepentingan politik, sehingga proses deregulasi paket-paket kebijakan tidak bisa tuntas. “Maka periode kedua ini sebaiknya jangan sampai terjebak

Ralat Dalam halaman utama Suara Pembaruan (SP) edisi Senin, 14 Oktober 2019, tertulis, ”Sekitar 54%pemegang kartu PBPU atau 17,52 juta peserta tidakmembayar iuran dengan tertib…” Data tersebut diperoleh SP dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), tetapi menurut BPJS Kesehatan persentase tersebut justru yang tertibmembayar iuran. Dengan demikian kesalahan telah diperbaiki. Redaksi

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online