ID170913

rabu 13 september 2017 2 INTERNATIONAL

Investor Daily/AFP PHOTO/THE STRAITS TIMES/MARK CHEONG

Oleh Leonard AL Cahyoputra  JENEWA – Korea Utara (Korut) pada Selasa (12/9) mengecam sanksi-sanksi baru dari Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di­ sebutnya kejam, yang diberlakukan atas uji coba nuk- lir keenam dan terbesar. Korut mengancam bahwa pihaknya akan membuat AS merasakan sakit terbesar yang pernah dialaminya.

dengan suara bulat oleh DK PBB pada Senin melarang ekspor tekstil Korut dan membatasi pengiriman produk minyak. Resolusi tersebut disahkan setelah pemerintah AS melunakkan proposal awalnya untuk mendapatkan dukungan dari Tiongkok dan Rusia. Jangka waktu resolusi terbaru ini hanya satu bulan setelah DK PBB melarang ekspor batu bara, timah dan makanan laut sebagai tanggapan atas peluncuran rudal balistik antar benua (ICBM) Korut. Selama perundingan, AS mencabut tuntutan awal untuk embargo minyak secara penuh dan membekukan aset asing milik pemimpin Korut. Namun saat penentuan, resolusi berubah menjadi larangan perdagangan tekstil, mengurangi pengiriman gas alam ke Korut, membuat batas pengiriman produk minyak sulingan dan meng- hentikan pengiriman minyak mentah pada tingkat saat ini. Resolusi juga melarang negara- negara mengeluarkan ijin kerja baru kepada buruh Korut yang dikirim ke luar negeri. Menurut pejabat AS yang mengetahui perundingan tersebut, ada sekitar 93.000 pekerja Korut di luar negeri, yang menajdi sumber pendapatan rezim Kim untuk mengembangkan program rudal dan nuklirnya. Di bawah resolusi tersebut, negara- negara berwenang untuk memeriksa kapal-kapal yang diduga membawa kargo yang dilarang untuk Korut tetapi harus terlebih dahulu meminta persetujuan negara-bendera pengirim. Usaha patungan akan dilarang dan nama pejabat senior Korea Utara dan tiga entitas ditambahkan ke daftar hitam sanksi PBB yang menyediakan pembekuan aset dan larangan perjala- nan global. Itu adalah rangkaian kedelapan paket sanksi yang dikenakan pada Korut sejak pertama kali menguji perangkat nuklir pada 2006. Tiongkok, satu-satunya sekutu dan mitra dagang utama Korut, tegas menolak embargo minyak yang awalnya dituntut oleh AS karena khawatir akan membuat ekonomi Korut lumpuh. Sebaliknya, persediaanminyakmen- tah tahunan ditutup pada level saat ini, Tiongkok diyakini memasok sekitar empat juta barel per tahun melalui pipa, sementara pengiriman produk minyak olahan seperti bensin dan solar dibatasi dua juta barel per tahun. Menurut Badan Informasi Energi AS atau EIA, Itu berarti pengurangan 10% produkminyak, yangmemperkira- kan ekspor tahunan ke Korea Utara hampir 2,2 juta barel. Para pejabat AS mengatakan pelarangan ekspor tek- stil akan membuat Korut kehilangan pendapatan tahunan sekitar US$ 726 juta. (afp) Para pengungsi Rohingya yang kelelahan menceritakan kesaksiannya tentang kekejaman yang berlangsung di tangan tentara dan massa umat Budha yang membakar desa mereka hingga rata dengan tanah. Namun mereka tidak dapat mem- buktikan ceritanya secara independen karena akses masuk ke negara bagian Rakhine sangat dikendalikan. Pemerintah Myanmar juga men- yangkal adanya perlakuan kejam, dan balik menuding kelompok militan-lah yang telahmembakar ribuan desa, ter- masuk barang-barang milik Rohingya. Tekanan Internasional Tekanan internasional terhadap Myanmar semakin meningkat pada pekan ini, setelah ketua hak asasi manusia (HAM) PBB Zeid Ra’ad Al Hussein menyampaikan, tindak kekerasan yang tengah berlangsung itu sepertinya dicontoh dari buku tentang pembersihan etnis. Pemerintah Amerika Serikat pun menyuarakan kekhawatiran atas aksi kekerasan tersebut. Sedangkan DK PBBmengumumkan akan melakukan pertemuan pada 13 September untuk membahas krisis. Kecaman yang dilontarkan kepada Suu Kyi terus berdatangan. Padahal dulunya wanita itu merupakan tokoh yang disayangi masyarakat yangmem- perjuangkan hak asasi, dan kini dia menghadapi tudingan telah menutup mata sekaligus bersekongkol pada bencana kemanusiaan dari kekuatan Barat. (afp/pya/leo)

Korut dengan tegas menolak lang- kah-langkah baru tersebut. Duta Besar (Dubes) Korut untuk PBB Han Tae Song mengatakan di Jenewa, Swiss, bahwa AS telah membuat keputusan sanksi yang paling kejam, sambil memberi peringatan bahwa negaranya akan melancarkan pembalasan. “Langkah-langkah yang akan di- lakukan oleh DPRK (Korea Utara) akan membuat AS menderita rasa sakit terbesar yang pernah ada dalam sejarahnya,” kata dia dalam sebuah konferensi perlucutan senjata di kota tersebut. Dubes AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan pada Senin (11/9) di PBB bahwa resolusi baru itu adalah sebuah pesan kepada rezimPyongyang bahwa dunia tidak akan pernah menerima Korut yang bersenjata nuklir. Tapi dia juga mengulurkan prospek reso- lusi damai untuk menghadapi krisis tersebut. “Kami tidak mencari perang, rezim Korut belum sampai pada titik tidak dapat kembali,” kata Haley kepada DK PBB. Ia menambahkan jika Korut terus melakukan aksi-aksi yang berbahaya, tekanan lebih lanjut akan diberikan dan pilihan ada di tangan mereka. Korea Selatan (Korsel) menyambut baik resolusi tersebut. Sedangkan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe mengatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut jauh lebih kuat daripada tindakan sebelumnya. Dia mendesak rezim Pyongyang untuk melakukan tindakan nyata terhadap denuklirisasi. AS dan sekutu-sekutunya berpendapat bahwa sanksi yang lebih keras akan menekan rezim Kim Jong Un untuk menegosiasikan sebuah akhir dari uji coba nuklir dan misilnya. Rusia dan Tiongkok mendesak un- tuk melakukan pembicaraan dengan Korut, namun AS menolak usulan mereka untuk membekukan uji coba rudal Pyongyang dan nuklir dengan imbalan penghentian latihan militer AS-Korsel. Dubes Tiongkok PBB Liu Jieyi kembali menyerukan perundingan lebih cepat daripada terus ditunda- tunda. Tapi kalangan analis skeptis akan dampaknya. Go Myong-Hyun dari Asan Institute of Policy Studies menilai paket sanski baru itu tidak cukup untuk menim- bulkan dampak. Ia beralasan, Korut tetap mendapatkan kemajuan pesat dalam progam nuklir dan misilnya meski mendapat hambatan dari paket sanksi PBB. Kim Hyun Wook dari Akademi Diplomatik Korsel di Seoul, menam- bahkan paket baru itu justru akan memberi Korut alasan untuk pro- vokasi lebih lanjut, seperti peluncuran ICBM. Sanksi-sanksi baru yang dijatuhkan COX’S BAZAR – Kelompok-kelom- pokmasyarakat internasional terbelah pada Selasa (12/9), menjelang perte- muan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk membahas krisis pengungsi yang memburuk di Myanmar. Pasalnya, Tiongkokmenyuarakan dukungannya terhadap tindakan penumpasan oleh militer Myanmar, yang menuai kritik dari Amerika Serikat (AS). Karena, aksi penumpasan tersebut dipandang sebagai tindak pembersi- han etnis sehingga memaksa 370.000 pengungsi Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh. Intervensi Tiongkok itu sepertinya bertujuan menghadang upaya-upaya mengecam Myanmar dalam per- temuan dewan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (13/9) waktu setempat. Pemerintah Tiongkok sendiri meru- pakan salah satu dari sedikit sekutu asing mantan junta Myanmar. Di sisi lain, Tiongkok telah mem- perketat cengkeramannya di bawah pemerintahan sipil Aung Sang Suu Kyi, sebagai bagian dari strategi per- dagangan, energi, dan infrastruktur raksasanya di Asia Tenggara. Eksodus yang terjadi di negara bagian Rakine, Myanmar tersebut dimulai setelah gerilyawan Rohingya menyerang pos-pos polisi pada 25 Agustus 2017, sehingga memicu serangan balasan dari militer, dan mendorong sepertiga dari populasi minoritas Muslimmelarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka.

Presiden Baru Singapura Foto yang diambil pada 11 September 2017 dan dipublikasikan oleh The Straits Times ini menunjukkan mantan ketua parlemen Singapura Halimah Yacob berbicara kepada para wartawan di luar gedung Departemen Pemilu di Singapura. Rakyat Singapura yang berharap ada pemilu, pada 12 September 2017 menyuarakan kekesalan karena penguasa memutuskan Halimah sebagai satu-satunya kandidat potensial.

pekerjaan kasar sampai memperk- erjakan tenaga kerja asing karena konsekuensi dari proyek yang digarap oleh investor asing. Butuh Push Factor Fithra pun menyebut, Indonesia membutuhkan faktor pendorong ( push factor ) yang kuat untuk men- dongkrak per tumbuhan ekonomi lebih tinggi. Namun, dia tidak yakin bahwa pemerintah Jokowi-JK bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7% pada 2019 sesuai janji kampanyenya ketika pilpres. Pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2017 dan 5,4% pada 2018. Menurut dia, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univer- sitas Indonesiamemprediksi, ekonomi nasional tumbuh 4,96-5,1% pada 2017, lalu sebesar 5,4-5,5% pada 2018, dan naik 5,8% pada 2019. “Jika ekonomi bisa tumbuh 5,8%, atau 6% tahun 2019 sudah bagus karena merupakan tahun politik. Tahun politik (pileg dan pilpres tahun 2019) bisa menjadi berkah karena banyaknya dana beredar. Tapi juga bisa negatif jika pemilu bergejolak dan investor akhirnya akan wait and see,” ujar dia. Sementara itu, Josua Pardede ber- pendapat, target pertumbuhan 6,5% pada 2019 cukup challenging. Namun demikian, pemerintah sepertinya lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pembangunan bisa dirasakan juga oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai contoh, masyar- akat Papua saat ini sudah menikmati BBM satu harga dan pembangunan infrastruktur yang masif. Jika ingin memacu pertumbuhan ekonomi setidaknya mencapai 6,5% pada 2019, lanjut dia, pemerintah perlu secara nyatamengeksekusi deregulasi kebijakan ekonomi dalam rangkamen- ingkatkan realisasi investasi masuk ke sektor riil. Dia berpendapat ada beberapa hal yang mesti dibenahi seperti inves- tasi publik yang belum mendorong crowding in investasi swasta serta implementasi paket kebijakan yang belum dirasakan sepenuhnya oleh para investor. “Selain itu, pencapaian pajak yang belum optimal juga mem- pengaruhi kurang optimalnya belanja pemerintah dalam per tumbuhan ekonomi,” ujar dia. (jn) Negeri Tirai Bambu itu sendiri sudah lama dituding melakukan penegakan yang lemah terhadap sanksi PBB untuk Korut. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pun mengeluh pada awal tahun ini jika perdagangan kedua negara itu telah mengalami kenaikan di Kuartal I-2017. Pada Juni 2017, AS menjatuhkan sanksi pada Bank Dandong – bank di Tiongkok yang berada di perbatasan dengan Korut– karena dituding telah memfasilitasi transaksi keuangan se- nilai jutaan dolar untuk perusahaan-pe- rusahaan yang terlibat dalam senjata pemusnah massal Korut dan program rudal balistik. (afp/pya) dan Korea Utara sebenarnya telah membatasi perdagangan secara ke­ seluruhan. Terutama yang bertujuan membatasi pendapatan devisa Korea Utara dan mengurangi persediaan mata uang asing yang dibutuhkan untuk mengembangkan rencana nuk- lirnya,” jelas dia. Adapun Resolusi DKPBB 2013 telah menetapkan negara-negara anggota harus membatasi layanan keuangan atau transaksi yang dapat mensubsidi program nuklir KoreaUtara.

oleh semua lapisan masyarakat. Namun, Josua juga memberikan catatan, reformasi struktural perlu terus dilanjutkandandipercepat eksekusinya, sehingga akan mendorong produktivi- tas dan inovasi dalam seluruh kegiatan ekonomi. Penyerapan belanja sosial dan belanja desa juga perlu didorong efektivitasnya, sehinggadapat dirasakan masyarakat miskin serta membangun perdesaan di daerah. “Koordinasi antarkementerian dan lembaga, serta mendorong implemen- tasi dari paket-paket kebijakan perlu ditingkatkan supaya lebih nyata dirasa- kan dan berdampak bagi ekonomi riil,” ucap dia. Perlu Berbenah Sementara itu, ekonom Indef Eko Listiyanto berpendapat, di tengah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dan maritim, Jokowi-JK perlu ber- benah dan bekerja lebih keras pada sisa dua tahun pemerintahannya. Sebab, lanjut dia, masyarakat me- nilai kondisi ekonominya tak banyak berubah, terutama masih tingginya harga sembako, terbatasnya lapangan kerja, tingginya angka kemiskinan, pelayanan dan biaya kesehatan yang mahal, serta masih tingginya angka ketimpangan kaya dan miskin. “Hal itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang stagnan sekitar 5% dalam tiga tahun terakhir,” kata dia. Namun, dia mengakui pemerin- tahan Jokowi-JK telah berhasil men- gubah kebijakan anggaran dari subsidi BBM sebesar Rp 300 triliunan yang dihapus dari masa pemerintahan SBY-Boediono dan dialihkan ke sektor kesehatan masyarakat, pendidikan dengan membebaskan SPP dan uang pembangunan sekolah, serta sebagian untuk membangun infrastruktur. Dia pun menyoroti tiga tahun pe- merintahan Jokowi-JK masih meng­ hadapi masalah terlalu tingginya target dan rendahnya realisasi, meski pada tahun ketiga sudah ada sedikit peruba- han dibandingkan dua tahun awal. Eko pun mengingatkan pemerintah agar menjaga keberlangsungan APBN yang lebih sehat dan terukur ( sus- tainability ) dan membuat strategi ke- bijakan untuk menciptakan lapangan kerja yang memihak kepada tenaga kerja lokal. “Tiga tahun pemerintahan Joko- wi-JK belum optimal melakukan hal tersebut. Yang terjadi, bahkan ada Sementara itu, kantor cabang bank lokal lain mengungkapkan bahwa sebelumnya pelarangan telah diber- lakukan untuk sementara waktu, na- mun mereka tidak ingat kapan waktu tepatnya. Beberapa orang mengatakan telah menerima dokumen tertuli soal lar- angan tersebut, namun pihak lain me- nyebutkan jika pesan larangan hanya dsampaikan secara verbal. Salah seorang staf di kantor cabang China Construction Bank, Beijing menyampaikan telah menerima surat pemberitahuan pada Mei dan nasabah Korea Utara tidak lagi dapat melaku- kan transaksi. Kar yawan Agricultural Bank of China di Beijing juga mengungkapkan nasabah asal Korea Utara dilarang membuka rekening baru, namun mereka yang memiliki rekening giro masih dapat melakukan transaksi. Menurut Zhang Liangui, profesor dari sekolah Komite Pusat Partai Ko- munis Tiongkok, tindakan pelarangan itu merupakan hal yang biasa dan sesuai dengan resolusi PBB. “Bank-bank di Tiongkok yangmem- batasi arus keuangan antara Tiongkok

memberikan catatan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya tak banyak berubah. “Itu persepsi masyarakat yang puas, ya wajar-wajar saja. Namun, masyara- kat jugamengeluhkanmasih tingginya harga sembako, terbatasnya lapangan kerja, tingginya angka kemiskinan, pelayanan dan biaya kesehatan yang mahal, serta masih tingginya angka ketimpangan kaya dan miskin,” ujar Fithra. Dia menjelaskan, pencapaian ter- baik dari pemerintahan Jokowi-JK dalam tiga tahun terakhir adalah masifnya pembangunan infrastruk- tur jalan, pelabuhan, bandara, serta membangun dari perbatasan dan terluar Indonesia. Hal itu dilakukan karena sudah sangat tertinggalnya infrastruktur di Tanah Air, sehingga menekan daya saing produk manu- faktur dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara. Sementara itu, walaupun pertum- buhan ekonomi kurang memuaskan di level sekitar 5% dalam tiga tahun terakhir, pencapaian indikator makro ekonomi cukup memuaskan. Pemer- intahan Jokowi-JK berhasil menekan inflasi sekitar 4,5%, suku bunga acuan dan perbankan relatif rendah, neraca perdagangan (ekspor-impor) surplus US$ 7,29 miliar pada Januari-Juli 2017, serta kondisi moneter dan fiskal yang stabil. Fithra menjelaskan, sejak 2014 hingga 2016, ekonomi hanya tumbuh sekitar 5% karena kurangnya faktor pendorong ( push factor ). Pertum- buhan ekonomi pun sebagian besar masih ditopang lebih oleh faktor pen- dorong dalam negeri, yakni konsumsi domestik 49-50%, kemudian investasi 25%, dan lainnya. Menurut dia, konsumsi rumah tangga tahun lalu sempat melemah, tapi tahun ini sudah kembali ke sekitar 49%. Hal itu dipicu oleh melambatnya daya beli, atau masyarakat menekan konsumsinya karena meningkatnya harga kebutuhan hidup dan kenaikan tarif listrik. “Kondisi tersebut teru- tama sangat berdampak kepada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Konsumsi masyarakat melam- bat,” ucap dia. Ekonom Bank Permata Josua Par­ dede berpendapat, hasil survei CSIS menunjukkan dengan jelas bahwa kepercayaan publikmeningkat kepada pemerintah karena dampak pemba­ ngunan benar-benar nyata dirasakan restu dari Tiongkok, untuk menjatuh- kan sanksi-sanksi baru terhadap rezim Pyongyang pada Senin (11/9) di New York, karena melakukan uji coba nuk- lir terbaru dan yang terbesar. “Kami telah membekukan rekening mereka, yang artinya mereka tidak da- pat menarik uang. Mereka tidak dapat menggunakan rekeningnya di Yanji lagi dan juga layanan-layanan kami. Kami sudah mulai menginformasikan untuk menutup rekening mereka. Jika mereka dapat menutupnya, kami biarkan mereka melakukan. Jika mereka tidak dapat, kami tidak akan membiarkan mereka menggunakan- nya,” ujar salah seorang staf di kantor cabang China Construction Bank di Yanji, kepada AFP. Sementara karyawan bank Industrial and Commercial Bank of China di Yanji menyebutkan, pelarangan telah dimulai tahun lalu atau tahun sebelumnya. “Sekarang, kami juga tidak akan membuka rekening baru dan tidak memberikan layanan kepada mereka. Membuka rekening atau layanan ope- rasional mata uang asing, kami tidak menawarkan layanan semacam itu kepada mereka,” kata karyawan itu.

Sekitar 63,7% responden mengaku cukup optimistis Jokowi-JK bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan 13,3% sangat optimis. “Tingkat optimisme masyarakat sangat tinggi terhadap pemerintah dalam kemampuan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Sekitar 83,2% yangmengaku optimistis Jokowi bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur,” ujarnya. Hasil sur vei pun menunjukkan soal pendapat publik tentang kondisi Indonesia saat ini dibandingkan 5 tahun lalu. Sebanyak 42,2% respon- den merasa kondisi perekonomian keluarga tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga kondisi perekonomian secara umum, sekitar 35,9% merasa tidak ada perubahan. Meski begitu, masyarakat (70,9%) merasa kondisi pembangunan di- anggap sangat baik dibandingkan 5 tahun lalu. Hasil survei CSIS juga merekam kesulitan yang dirasakan masyarakat saat ini adalah tingginya harga sem- bako (27,9%), terbatasnya lapangan kerja (20%), tingginya angka kemiski- nan (14,1%), pelayanan dan biaya kese- hatan yang mahal (9,4%), tingginya angkat ketimpangan kaya dan miskin (8,6%), pelayanan dan kualitas pendi- dikan yang buruk (5,4%), rendahnya daya beli masyarakat (3,7%), adanya pungli dalampengurusan di kantor pe- merintahan (3,5%), dan lain-lain 5,4%. Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte menilai tingkat kepuasaan publik terhadap Jokowi tetap tinggi meskipun kondisi ekonomi secara keluarga dan umumnya tidak menga- lami perubahan yang signifikan. “ Trust masyarakat terhadap Pak Jokowi masih tinggi, sehingga mereka tetap puas dengan pemerintahan Jokowi meskipun secara ekonomi belum ada perubahan ekonomi yang signifikan,” jelas Philips. Ada Kemajuan Dihubungi terpisah, ekonom Uni- versitas Indonesia Fithra Faisal Has- tiadi berpendapat, wajar jika survei CSIS menyatakan masyarakat Indo- nesia cukup puas dengan kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK pada sektor ekonomi, hukum, dan maritim karena harus diakui ada kemajuan. Walaupun kemudian, responden juga BEIJING – Kantor-kantor cabang bank terbesar di Tiongkok telah menghentikan transaksi keuangan bagi nasabah Korea Utara (Korut). De- mikian disampaikan karyawan bank dimaksud kepada AFP, Selasa (12/9) . Langkah tersebut menunjukkan Tiongkok telah menerapkan langkah lebih keras terhadap sekutunya, dari yang diperkirakan sebelumnya. Para karyawan di beberapa kantor cabang dari empat bank terbesar ne- gara, yakni Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China dan China Construction Bank, telah memastikan pelarangan transaksi keuangan untuk nasabah dari Korut. Menur ut staf di kantor-kantor cabang bank-bank tersebut di Beijing dan di kota perbatasan Yanji – pusat perdagangan dan transportasi utama kedua negara – pihaknya telah melar- ang warga Korut membuka rekening baru, bahkan beberapa sudah mulai menutup rekening yang ada. Proses pelarangan tersebut diterap- kan sebelum Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mencapai kata sepakat, disertai  Sambungan dari hal 1

Made with FlippingBook - Online catalogs