SP190202

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 2-3 Februari 2019

Wacana Sepeda Motor Masuk Tol Ditentang

Pemimpin Umum: Sinyo H Sarundajang (Nonaktif) Wakil Pemimpin Umum: Randolph Latumahina

Memihak Kebenaran SP

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Primus Dorimulu

Editor at Large: John Riady

memberikan jalur khusus motor di tol adalah hanya soal kemauan, hati, dan keberpihakan kepada pe- ngendara motor. Selama ini pesepeda motor di- diskriminasi. Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat berjuang sendirian di tengah kemacetan segala arah dan juga kekacauan sistem transportasi. Para pengendara motor juga ingin menikmati jalan yang dibangun oleh negara, seperti halnya pemilik mobil yang nyaman menggunakan tol. “Sudah lama mereka menyeka air liur. Betapa nik- matnyaBapak-bapak itunaik mobil tanpa kepanasan dan kehujanan serta dimanjakan oleh negara dengan menye- diakan jalan tol khusus bebas hambatan. Ketika jalan-jalan tol itu dibangun, mereka ikut menderita bersama pemilik mobil. Pengendara motor juga bermacet-macet puluhan kilometer. Namun, begitu tol beroperasi, yang menikmati hanya pemilik mobil,” tutur Bamsoet. Dasar Hukum Lebih jauh, Bamsoet mengemukakan idenya membolehkanmotor masuk tol bukan tanpa dasar hukum. Dasar hukum pengguna motor boleh melintasi tol telah tertuang dalam Pasal 38 Ayat (1a) Peraturan Pe- merintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang JalanTol. “Dari segi peraturan perundangan tidak ada kendala. Sudah ada contohnya di Bali melalui PP 44/2009,” katanya. Ia mempersilakan pe- merintah mengkaji wacana tersebut. DPR siap mendu- kung danmembahas, apabila memang diperlukan aturan tambahan. “Kami menyerahkan semuanya kepada pemerin- tah untuk mengkaji,” ujar Bamsoet. Dia juga meminta pe- merintah segera memerin- tahkan para investor yang membangun jalan tol untuk menyediakan jalur khusus motor. [Ant/R-14/A-16]

Tajuk Rencana

Motor Masuk Tol W acana pengendara sepeda motor diizinkan menggunakan jalan tol menyulut pro dan kontra. Kalangan yang men- dukung wacana ini melihat dari aspek keadilan sesama pembayar pajak dan sesama pengguna jalan, serta aspek legal yang memungkinkannya. Sedangkan, mereka yang menolak lebih menekankan pada aspek keselamatan. Adalah Ketua DPR Bambang Soesatyo yang kembali melon- tarkan wacana tersebut. Menurutnya, sebagai sesama pembayar pajak, pesepeda motor sewajarnya memiliki hak yang sama dengan pengendara mobil untuk melintasi jalan tol. Selama ini, hanya pengguna kendaraan beroda empat atau lebih yang diberi “hak istimewa” oleh negara untuk menikmati jalan tol. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Jalan Tol, ada ketentuan yang memungkinkan sepeda motor meng- gunakan jalan tol. Ketentuan dimaksud adalah Pasal 38 ayat (1a) yang menyatakan,“Pada jalan tol dapat dilengkapi dengan jalur jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.” Ketentuan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa salah satu asas yang harus diperhatikan dalam pengelolaan jalan adalah asas keadilan dan kebersamaan. Jalan, termasuk jalan tol, harus mengakomodasi dan melayani semua kepentingan masyarakat. Dalam diktum penjelasan PP 44/2009 tersebut, ditekankan pula bahwa kendaraan bermotor roda dua merupakan moda transportasi dengan populasi cukup besar, sehingga perlu diberi kemudahan dalammenggunakan infrastruktur jalan, termasuk jalan tol. Pembe- rian kemudahan dimaksud dengan tetap memperhitungkan aspek keselamatan dan pengguna jalan. Dengan demikian, wacana agar sepeda motor diizinkan me- lintasi jalan tol sangat dimungkinkan lantaran pemerintah telah menyediakan payung hukumnya. Apalagi, sudah ada dua ruas tol di mana pengendara motor diizinkan melintasinya, yakni di Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura, serta jalan tol Mandara di Bali. Selain itu, tidak sedikit negara yang juga menerapkan hal yang sama. Di negeri jiran Malaysia dan mayoritas negara di Eropa, sudah menjadi pemandangan sehari-hari pemotor melintas di jalan tol. Di negara-negara itu, pemerintah menerapkan syarat tertentu, misalnya, hanya motor dengan kapasitas mesin di atas 150 cc yang diizinkan. Bahkan ada yang mensyaratkan hanya motor minimal 500 cc yang bisa melintasinya. Di sisi lain, beberapa negara masih melarang motor masuk jalan tol. Negara dimaksud antara lain Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Sama seperti di Indonesia, aspek keselamatan menjadi pertimbangan larangan tersebut. Adanya aturan yangmenjadi payung agar sepedamotor diizinkan melintasi jalan tol belumlah cukup. Sebab, ada hal lain yang lebih penting, yakni kajian teknis yang harus dipertimbangkan secara saksama sebelum wacana itu diwujudkan. Persyaratan teknis yang diatur dalam PP 44/2009, yakni penga- daan jalur khusus sepeda motor di jalan tol, perlu dikaji lebih cermat. Secara teknis, kehadiran jalur khusus dimaksud, yang dipastikan ada di lajur paling kiri, akan mengurangi lebar jalan tol yang sudah terbangun. Jalur khusus pemotor harus disadari berpotensi meng- ganggu keberadaan bahu jalan yang selama ini diperuntukkan bagi pengendara mobil untuk berhenti dalam keadaan darurat. Selain itu, adanya jalur motor dipastikan memotong jalur keluar tol, demikian pula sebaliknya. Pada saat terjadi kemacetan di akses keluar tol, adanya jalur yang saling memotong tersebut berpotensi melahirkan kesemrawutan lalu lintas di jalan tol. Perlu diperhatikan, ruas tol di Jembatan Suramadu dan tol Mandara Bali tidak hanya memiliki akses keluar tunggal. Dengan demikian, tidak ada risiko saling memotong jalur antara mobil dan sepeda motor. Kondisi khas inilah yang membuat dua ruas tol itu memungkinkan untuk dibuat jalur khusus pemotor. Berbeda dengan ruas tol di wilayah lain, yang memiliki banyak akses keluar, sehingga risiko semacam itu harus dikaji secara mendalam. Selain aspek teknis tersebut, perilaku pemotor di TanahAir juga harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini menyangkut kesiapan mereka apabila pemerintah memutuskan akan mengizinkan mereka melintasi jalan tol. Kita menyadari, kedisiplinan dan ketaatan pesepeda motor terhadap aturan berlalu lintas masih rendah. Kondisi ini yang turut memberi andil sehingga 70% dari jumlah kecelakaan lalu lintas berikut korbannya berasal dari pesepeda motor. Pengguna jalan tol dituntut untuk berdisiplin. Sebab, jalan tol merupakan jalan bebas hambatan, yang memungkinkan penggu- nanya memacu kendaraan lebih cepat dibandingkan saat di jalan arteri atau nontol. Sikap tidak disiplin tentu akan membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Aspek ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi se- belum sepeda motor diizinkan melintasi jalan tol. Sebab, berbicara tentang hak menggunakan jalan tol tidak semata soal keadilan dan kesetaraan sebagai sesama pembayar pajak. Elemen keselamatan adalah yang paling utama, yang hanya bisa diwujudkan jika ada kedisiplinan dan ketaatan pada aturan, serta etika dan tanggung jawab saat berlalu lintas.

antara

Jalur khusus motor di kiri dan kanan ruas tol Jembatan Suramadu.

[JAKARTA] Merujuk fakta bahwa sekitar 70% kecela- kaan lalu lintas di jalan raya melibatkan sepeda motor, berbagai pihak menentang keras wacana para pemilik motor gede (moge) agar tol boleh juga dilintasi sepeda motor demi keadilan. Meski mengusung alasan keadilan, kehadiran sepeda motor di tol bakal meningkatkan kecelakaan dan kemacetan. Sungguhpun demikian, pemerintah melalui Ke- menterian Perhubungan (Kemhub) tetap mengkaji usulan tersebut, mengingat saat ini terdapat dua ruas tol yang bisa dilintasi pesepeda motor. Kalaupun harus membangun jalur baru, wacana motor masuk tol justru menyedot biaya yang bisa digunakan untuk jenis infrastruktur lain yang jauh lebih penting. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi me- lalui pesan singkat Jumat (1/2) menyatakan pihaknya mengutamakan keselamatan pesepeda motor. Apabila motor diizinkan masuk jalan tol, Budi Karya kha- watir angka kecelakaan akanmeningkat tajam. Oleh karena itu, pihaknya sedang mengkaji wacana sepeda motor masuk tol. Sebelumnya, BudiKarya menyatakan jalur sepeda motor di jalan tol dimung- kinkan apabila semua aspek dipenuhi, terutama aspek keselamatan. “Kalau itu semuanya memungkinkan, mengapa tidak, tetapi harus saya pelajari dahulu. Saya akan mempelajari regulasi atau undang-undangnya dan peraturan internasionalnya seperti apa,” katanya. Pengamat transportasi dari Universitas Soegijap- ranata Semarang, Djoko Setijowarnomenentang wa-

cana sepedamotor diizinkan melewati jalan tol karena akan banyak menimbulkan mudarat. Hal yang sama disampaikan politikus Partai Golkar, Agung Laksono. (Baca halaman 3) Keberpihakan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menge- mukakan idenya membuka jalurmotor di tol adalahuntuk menekankecelakaanpesepeda motor.Dengandisiapkan satu jalur yang dipisahkan oleh separator ataupembatas jalan denganmobil, akanmemberi kenyamananbagi pengendara motor. Implikasinya kecela- kaan berkurang. “Kalau pengguna motor diatur rapi, bukan malah disingkirkan, menjadi satu arah, tidak dibiarkan crow- ded, kecelakaan bisa ditekan drastis. Contohnya di jalan tol di Bali dan Suramadu,” kata Bamsoet di gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/2). Ia menjelaskan kecela- kaan timbul karena banyak yang tidak peduli terhadap nasib mayoritas rakyat yang belum mampu membeli mobil. Sebagian besar rakyat menggunakan moda trans- portasi roda dua atau sepeda motor untuk  menunjang hidupnya. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, diperuntukkan bagi

seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pengguna mobil. Dengan demikian, pesepeda motor juga berhak menggunakan jalan tol. Dia tidak sependapat dengan sejumlah pihak yang menentang idenya. Pihak yang menentang hanya merasa kenyamanannya terganggu jika sepeda motor masuk tol. Pasalnya, selama ini mereka sudah nyaman menggunakan mobil. “Ada yang nyinyir, ke- berpihakan dan perjuangan menuntut persamaan hak pengguna motor itu sesat pikir dan berbahaya. karena motor penyumbang terbesar kecelakaan di Indonesia. Kalau sudah tahu mayoritas kecelakaan didominasi 75 persen oleh pengguna sepeda motor, siapakah yang paling bertanggung jawab?Apakah mereka yang tewas pakai motor itu tidak punyamimpi punya mobil agar lebih ter- jaga keselamatannya? Pasti mereka juga punya mimpi punya mobil, tetapi belum mampu. Maka menurut akal sehat, negara harus hadir menyelesaikan masalah itu. Pembangunan itu buat siapa? Anda, kita atau hanya saya? Pasti tidak. Pembangunan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tutur politisi Partai Golkar ini. Menurutnya, wacana

Made with FlippingBook Online newsletter