SP170131

Utama

Suara Pembaruan

2

Selasa, 31 Januari 2017

Pilgub Jatim, PAN Lirik Kader Eksternal?

P emilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur bakal digelar tahun depan. Namun, tensi poli- tik partai politik (parpol) di daerah itu mulai mema- nas. Parpol mulai melirik siapa yang bakal dijago- kan. Lazimnya, parpol mengusung kader internal. Tapi, untuk Pilgub Jatim, Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan malah

melirik tokoh eksternal. “Kami melirik ekster- nal parpol. Ada sejumlah nama untuk Jatim 1,” kata sumber SP , di Jakarta, Senin (30/1). Sumber itu mengungkapkan, PAN dikabarkan mulai membidik sejumlah nama untuk diusung dalam Pilgub Jatim 2018. “Ada dua kader internal dan tiga

dari eksternal partai. Kita lihat nanti penggodokan- nya. Bisa melalui survei atau lobi-lobi,” katanya. Ditambahkan, selama dua perio- de Pilgub Jawa Timur, bersama Partai Demokrat, PAN sukses mengusung pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa). Di Pilgub Jawa Timur 2018 menda-

tang, PAN ingin kembali sukses mengusung calon- nya. Ditanya, siapa kader eksternal yang bakal diu- sung PAN, sumber itu menyebut, salah satu elite Nahdlatul Ulama (NU). “Kami masih melakukan pendekatan intensif. Tim kami juga sudah melobi sejumlah pimpinan NU. Kita tunggu saja,” kata- nya. [W-12]

Seleksi HakimMK Rawan Sosok Titipan Integritas Personal Masih Bermasalah

[JAKARTA] Kasus dugaan suap yang menjerat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar mencuatkanadanyapotensi kerawanan dalam proses seleksi. Komposisi sembilan hakim konstitusi yang diusulkan oleh tiga lembaga, yakni DPR, MahkamahAgung (MA), dan pemerintah (Presiden), membuka celah masuknya calon titipan jika proses seleksi tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel. Oleh karenanya, muncul usul agar proses perekrutan dan seleksi calon hakim konstitusi direvisi. Hal ini untuk lebihmenjamin agar calon yang lolos, selain memiliki kapasitas dan kapabilitas, juga memiliki integritas yang teruji. Sebab, integritas meru- pakan elemen dasar yang bisa men- jauhkan hakim dari perilaku koruptif dan tindakan tak terpuji lainnya. DirekturPusatKajianAntiKorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar menegaskan, dengan ter- tangkapnya Patrialis Akbar oleh KomisiPemberantasanKorupsi(KPK) pekan lalu, menandakan masih ada ruang kosong yang belum terselesai- kan di MK. Patrialis ditangkap dengan dugaanmenerima suap terkait uji material UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditanganinya. “Tidakadalogikayangbisadipakai untuk membenarkan perilaku itu. Menerima suap adalah kesalahan besar, dan MK sebagai benteng terakhir dalam proses penegakan hukum, tercederai kembali,” ujarnya, akhir pekan lalu. Untuk itu, dia berpandangan perlunya revisi aturan pengangkatan hakimMK, yakni pasal 19UU4/2014 tentangMahkamahKonstitusi. Sebab, prinsip transparansi dan akuntabel tidak dijalankan secara optimal. “Bahkan Patrialis Akbar ini diangkat tanpa fit proper test . Dulu ada kasus Akil Mochtar yang juga terkait perkara suap, artinya kita harus bisa berpikir ulang soal tata cara pengisian posisi hakim MK, dan jangan mengharamkan untuk meli- batkan lembaga lain, demi menjamin transparansi dan akuntabilitasnya,” ujarnya. Meski sesuai konstitusi bahwa tiga lembaga yakni Presiden, MA, dan DPR yang berhak mengusulkan nama-nama hakimMK, hal itu tidak berarti hanya ketiga lembaga itu yang

akuntabel, dan objektif.

“Kalau seleksi di DPR cenderung lebih baik karena melibatkan pansel. Namun, diMAdan pemerintahmasih tertutup dan inkonsisten. Kadang menggunakan pansel calon hakim, kadang tidak menggunakan pansel,” ungkap Tama. Integritas Personal Secara terpisah, Wakil Ketua KPK, LaodeMSyarief mengatakan, secara umum, sistem pencegahan di tubuhMK sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Hanya saja perlu peng­ awasan integritas personal termasuk hakimMK agar tidak tergiur meneri­ ma suap. “Setelah pemeriksaan kasus ini selesai, kami akan membicarakan dengan MK langkah-langkah yang perlu ditingkatkan untuk menutup ruang-ruang yang mungkin menim- bulkan korupsi di MK. Jujur saya katakan bahwa sistem di MK sudah cukup baik, tapi integritas personal perlu diawasi dengan baik agar tidak terjadi lagi hal serupa di masa men- datang,” katanya. Sementara itu, Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah berpendapat perlunya sejumlah langkah untukmemperkuat sistem pencegahan korupsi di MK. Salah satunya dengan perbaikan sistem rekrutmen hakim dan peng­ awasan oleh unsur eksternal. Penguatan sistem pencegahan ini dapat dimulai dengan perbaikan pengendalian gratifikasi yang ruang lingkup aturannya termasuk hakim konstitusi. Selain itu, perlu perbai- kan mekanisme rekrutmen hakim MK dan pengawasan hakim MK oleh unsur eksternal. “Ke depan intensifikasi upaya pencegahan perlu diperkuat di MK. Mulai dari pengendalian gratifikasi yang ruang lingkup aturannya juga termasuk hakim konstitusi, kepatu- han dan kebenaran laporan LHKPN (Lapo r an Ha r t a Kekaya an Penyelenggara Negara) termasuk memperhatikan keseimbangan penghasilan yang sah dengan kekayaan, dan penguatan pengawa- san. Perlu dipertimbangkan kembali pengawasan hakimMK oleh ekster- nal. Selain itu, perbaikanmekanisme rekrutmen hakimMK perlu menjadi pertimbangan serius bagi pemben- tuk undang-undang,” kata Febri. [152/YUS/Y-7/F-5]

dok sp

istimewa

istimewa

Laode M Syarief

Zainal Arifin Mochtar

Chudry Sitompul

memiliki kewenangan. Menurut Zainal, seharusnya ada proses yang dibuka untuk publik. “Saya mem- bayangkan seperti KY (Komisi Yudisial), ada proses pemilihan yang lebih transparan dan akuntabel,” katanya. Dia pun tidak alergi terhadap sosok berlatar belakang partai politik untuk duduk di MK. “Diisi politisi pun sebenarnya tidakmasalah, sepan- jang sosok itu mampu dan bersih. Kita punya contoh, misalnyaMahfud MD, jadi, bukan politisnya tetapi proses pemilihannya,” tegasnya. Persoalan lain, terkait pengawasan lembaga tinggi negara tersebut, Zainal menyatakan dalamkondisi sekarang, MKmemang butuh pengawasan.Ada banyak proses etik yang terlewatkan begitu saja. Karena itu, penguatan pengawasanMKharus didorong lagi, dan keberadaan Dewan Etik MK harus dimunculkandandipilihmelalui proses yang bermutu. Sementara itu, peneliti Pukat UGM lainnya, Hifdzil Alim juga menyatakan, pasca kasus mantan KetuaMKyangdivonis seumur hidup karena kasus suap, kasus Patrialis Akbar ini jelas-jelasmenjadi tamparan keras bagi MK. “Kita tidak menjus- tifikasi bahwaMKsecarakelembagaan koruptif, tetapi subjek yang ada di dalam MK, sedikit banyak mencer- minkan kondisi internal MK. Paling tidak soal pengawasan,” ucapnya. Dimulai dari era Hamdan Zoelfa, MK telahmencanangkan zona bebas korupsi.  Kalau sekarang masih muncul hakimyang ditangkap karena kasus suap dan korupsi, akhirnya, jargon itu hanya menjadi ritualitas dalam tataran formil saja.

Guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul,menjelaskan, pola perekrut­ an hakim MK yang kurang melihat latar belakang, integritas, dan kemam- puan menjadi salah satu penyebab masihadanyamental korupdi lembaga tersebut. Diingatkan, posisi sembilan hakim MK bukanlah posisi titipan, kepentingan, maupun kekuatan poli- tik. “Kembali tertangkapnya hakim MK oleh KPKmembuktikan, proses perekrutan hakimmasih tidakmelihat latar belakang atau track record -nya,” kata Chudry, Selasa (31/1) di Jakarta. Untukmencegah kejadian serupa, menurut Chudry, selain direkomen- dasikan dan diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang politik maupun kepentingan, juga sudah saatnya pemerintah memben- tuk wadah pengawasan hakim MK. Sedangkan, Dewan Pakar Komunitas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Agustinus Pohan, menuturkan, tidak ada yang salah dalammekanisme dan metode perekrutan hakimagung yang sudah diterapkan saat ini. Namun, mekanisme yang sudah disepakati bersama tersebut tidak dijalankan secara konsisten. “PatrialisAkbar sudahbermasalah sejak mau diangkat menjadi hakim konstitusi. Tapi lagi-lagi ada keti- dakkonsistenan dari berbagai pihak. Sehingga, tampak seolah dipaksakan. Akibatnya, lagi-lagi ada yang ter- sandung kasus di KPK,” ujarnya. Melalui Panel Peneliti Setara Institute Ismail Hasanimendorong agar seleksi hakim

konstitusi dilakukan oleh panel ahli yang dibentuk bersama oleh pemer- intah, DPR, dan MA. Panel ahli ini akan terdiri dari perwakilan pemerin­ tah, DPR, MAdan empat orang yang ditunjuk oleh Komisi Yudisial.  “Adanya panel hakim ini akan mencegahbias politikdankepentingan dalam pemilihan hakim konstitusi dan benar-benar dijaga integritas dan kompetensi hakimkonstitusi,”ujarnya. Konsep tentang panel ahli ini, kata Ismail sebenarnya sudah ada dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang kemudian menjadi UU tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, sayangnya Perppu ini dibatalkan oleh MK sendiri. “Padahal, jika ada panel ahli ini, pemerintah, DPR, dan MA tinggal mengajukan 27 calon hakim untuk diseleksi oleh panel ahli menjadi 9 calon yang bisa ditetapkan menjadi hakim konstitusi,» terang dia. Seleksi hakim konstitusi saat ini, kata dia, tidak detail dan jelas. Bahkan tidak ada mekanisme yang baku di tiga institusi yang mengajukan calon hakimMK. Pasalnya, masing-masing diserahkanpada institusi yangmenun- jukkan hakimMK tersebut. “Kadang proses seleksinya tidak transparan dan melibatkan partisipasi publik,” tandas dia. Senada dengan itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mendorong agar seleksi hakim MK oleh pemerintah, DPR dan MA harus transparan dan partisipatif. Tamamenilai tiga instansi yang mengajukan calon hakim MK belum secara serius menjalankan perintah UU MK agar melakukan seleksi secara transparan, partisipatif,

Made with FlippingBook flipbook maker