SP191010

Suara Pembaruan

Utama

2

Kamis, 10 Oktober 2019

Korupsi Kepala Daerah Pemimpin Muda Ikut Larut

Gabung Pemerintah, Kader Menolak?

[JAKARTA] HinggasaatiniKomisi PemberantasanKorupsi(KPK) telah menindak119kepaladaerahkarena terlibat korupsi. Di antara mereka terdapatpemimpin-pemimpinmuda yang semula diharapkan dapat memutusmata rantai korupsi, tetapi malah ikut larut.KPK, partai politik, danpemerintahmemiliki tugasberat untuk mencegah pemimpin muda jatuh dalam kubangan korupsi. Pengamat sosial dan politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio kepada SP , Kamis (10/10), menyatakan penangkapan kepala daerah di masa mendatang, termasuk pemimpin muda yang berusia di bawah 50 tahun, akan tetap terjadi. Alasannya, hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi belum menimbulkan efek jera, bi- aya politik yang tinggi, serta KPK yang belum maksimal melakukan pencegahan dan pengawasan di daerah-daerah. “Masalahnya masih sama, biaya politik untukmenjadi kepala daerah besar. Cara termudah untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan adalah menggerogoti APBD dan penempatan pejabat di setiap dinas,” katanya. Pencegahan dini korupsi me- rupakan salah satu langkah untuk menekan berbagai upaya korupsi oleh kepala daerah. KPK harus lebih aktif melakukan sosialisasi pencegahan korupsi di daerah serta menyiapkan sistemyangmemper- sempit ruang pejabat menerima suapdanmenyalahgunakanAPBD. Selainitu, pemerintahpusat juga harus memperkuat pengawasan di daerahdenganmenempatkanapara- tur yangmemiliki iman kuat, tahan godaan, dan tidak tunduk kepada kepaladaerahdiinspektoratdidaerah sertaBadanPengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP). “Generasi muda kita yang aktif dalamduniapolitik jugadihadapkan pada persoalan yang sama, yaitu biaya politik tinggi danmasyarakat yang permisif. Selain itu, ajaran agama juga belumtertanamdengan baik, sehingga kasus korupsi juga menjeratpolitisimuda.Godaanuntuk mengembalikan modal politik itu sangat besar, mengalahkan iman,” tegasnya. Pakar Hukum dari Universitas HKBP Nommensen, Medan, Jan- patar Simamora menyampaikan korupsi kepaladaerah terjadi karena beberapa faktor, mulai dari rendah- nya integritas danmoralitas sampai sistemhukumyang belummampu menimbulkan efek jera. Tingginya biayapolitikdalamsetiappemilihan kepala daerah juga turut menjadi penyebab korupsi kian merajalela. “Saat ini, pejabat dipenjara karena kasus korupsi seperti bukan aib yangmemalukan lagi, sehingga perlu dipikirkan suatu terobosan hukumyangmampumenimbulkan rasa takut dan jera untuk korupsi. Misalnya, penerapan sanksi sosial dengan menjadikan para koruptor sebagai pekerja sosial,” katanya. Pemimpin muda yang terjerat korupsi, lanjutnya, merupakan cerminan kemerosotan moral. Hal

M eskipun suasana

kebatinan

sedang cocok antara Me- gawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, tetapi keputusan partai Gerindra untuk bergabung ke peme- rintah masih belum jelas. “ Oke lah, MPR kami bersepakat, tetapi itu belum kesepakatan join ke pemerintah,” kata sumber SP, di Jakarta, Kamis (10/10). Apa penyebabnya? “Iya, kader akar rumput di sejumlah daerah menolak bergabung. Kami juga kan harus men- dengar aspirasi kader, apalagi yang di akar rumput,” katanya. Sumber itu mengatakan, alasan sebagian besar pendukung dan kader menilai tidak ada urgensinya menarik kalangan oposisi, ke dalam kabinet. “Rekonsiliasi itu tidak harus bagi-bagi kekuasaan politik. Tidak harus dapat jatah menteri,” katanya. Sumber itu menegaskan, partai- nya dalam pemilihan umum menjadi simbol kekuatan oposisi yang menjadi kontrol bagi jalannya pemerintahan saat ini. Karena itu, aspirasi pendukung dan kader akan disampaikan langsung ke Prabowo. “Kami serap dan kami sampaikan ke Bapak. Semua keputusan tetap di Bapak (Ketum Prabowo Subianto),” katanya. Sumber itu juga mengatakan, Prabowo akan menyampaikan pan- dangan dan sikap politik Gerindra di Rakernas 17 Oktober mendatang di Hambalang, Bogor. “Sikap resmi Pak Prabowo apakah kami akan men- jadi mitra kritis atau menjadi mitra internal pemerintahan akan diputus- kan sekitar 17 Oktober mendatang,” ungkapnya. Dia mengatakan, Prabowo sudah meminta dilaksanakan Rakernas pada 15-17 Oktober 2019 di Hambalang, Bogor. Sebelum Rakernas, Prabowo, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, akan mendengarkan masuk- an dari pimpinan partai dari seluruh wilayah di Indonesia. Sumber itu mengatakan, Prabowo akan memanggil dan mengundang Pimpinan DPD Partai Gerindra di seluruh Indonesia untuk mendengarkan masukan terkait sikap politik partai tersebut ke depan. [W-12]

ini tidak terlepas dari fakta bahwa generasi muda pun sudah mulai kehilangan panutan dari para pen- dahulunya. “Dunia pendidikan tidak ada yang mengajarkan anak didiknya menjadi koruptor, tetapi mengapa setelah terjunke lapanganataudunia kerja, justru banyak yang menjadi koruptor. Hal ini tidak terlepas dari kegagalanpejabat publik, termasuk elite politik, melakukan regenerasi yang lebih baik,” ujarnya. Lebih jauh dikatakan, aspek pencegahan korupsi oleh KPK se- lama ini juga cenderung terabaikan. KPK justru lebih aktif melakukan penindakan melalui berbagai ope- rasi tangkap tangan (OTT). Untuk pemberantasan korupsi yang lebih maksimal, sebaiknya OTT tidak perlu terlaluseringdilakukan.Untuk jangka panjang, tindakan preventif jauh lebihberdayagunakarenapada akhirnya akan melahirkan masya- rakat Indonesia yang antikorupsi, serta jauh dari sikap tidak terpuji. “Tindakan represif hanya akan terasa positif dalamjangka pendek, karena dapat dianggap sebagai prestasi bagi institusi, tetapi bagi publik, justru tidak begitu berman- faat,” katanya. Sebelumnya,GubernurSumatera UtaraEdyRahmayadimengharap- kanKPKmeningkatkanpengawasan atas segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan korupsi. “Kami berusaha untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan pemerintahan bersih dari segala bentuk korupsi. Oleh karena itu, ajari kami dan awasi kami. Kami mintasupayaKPKjanganburu-buru tangkap kami,” kata Edy. Darurat Korupsi Ketua Bidang Korupsi Politik dan Anggaran Komite Penyelidik Pemberantasan Korupsi Kolusi danNepotisme (KP2KKN), Ronny Maryantmenyatakan selama kurun waktu1999-2017,terdapat32kepala

daerah atau wakil kepala daerah di JawaTengah terjerat kasus korupsi. “Melihat banyaknya kasus, termasuk yang menjerat kepala daerah atau wakilnya, Jateng kini berada dalam kondisi darurat ko- rupsi,” ujarnya. Bahkan, Ronny menuturkan, yangsangatmemprihatinkanadalah terdapat kepaladaerahyang tersang- kut lebih dari satu kasus korupsi. Misalnya, wali kotaMagelang dua periode, Fahriyanto, yangmenjabat pada kurun waktu 2000-2005 dan 2005-2010, serta bupati Cilacap periode 2002-2007dan2007-2009, ProboYulastro. MantanWali Kota Magelang,Fahriyanto,terjeratempat kasus korupsi sekaligus, sementara Proboyangmerupakanmantanorang nomor satu di Cilacap, terjerat dua kasus korupsi. Kepala daerah atau wakilnya yang terjerat kasus korupsi terjadi akibat tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan pasangan calon saat perebutan tampuk kekuasaan di daerah. Tak jarang, biaya politik yang dikeluarkan selama pilkada merupakanutang, sehinggamemicu kepala daerah atauwakilnyamela- kukan tindakpidanakorupsi selama menjabat guna mengembalikan modal besar yang telahdikeluarkan. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Jawa Tengah membuat provinsi ini seringmasuk limabesar peringkat kasus korupsi terbanyak. Bahkan, pada kurun waktu 2015- 2016,provinsiinipernahmenduduki peringkat pertama. Akibatbanyaknyakasuskorupsi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh kepala daerah melakukan tobat nasional. “Saya meminta seluruh kepala daerahmestimelakukanpertobatan nasional. Kasus-kasus itu bisa jadi pembelajaran semua pihak agar tidakmelakukan hal serupa,” tegas Ganjar saat kasus bupati Kebumen merebak.

Ganjar menyatakan, kepala daerah di Jawa Tengah harus me- laksanakan dua hal fundamental dalam menjalankan pemerintahan di masing-masing daerah, yakni pemerintahan bersih danmelayani masyarakat. Menurut politisi PDIPitu, salah satuupayapencegahantindakpidana korupsi adalah mengawal secara langsung jalannya pemerintahan, sebelum kepala daerah terpilih, saat dilantik, hingga duduk di kursi tertinggi pemerintahan daerah. “Disumpah sudah pakai kitab suci, tanda tangan pakta integritas sudah. Ya memang harus dikawal. Makanya saya bilang transparansi pemerintahan itu menjadi penting agar laporan-laporan bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya. Ganjar mengaku malu dengan kasuskorupsiyangmembelitsejum- lah kepala daerah di Jawa Tengah. Diingatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan pihaknya selalu berupaya mengingatkan bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menjaga integritas. Hal ini sebagai responnyamenanggapi rilis dari KPKyangmenyatakan hingga 7Oktober 2019, kepala daerah asal Jawa Barat paling banyakmenjadi tersangka korupsi. “Kita lakukan pembinaan, termasuk tiga bulan sekali kita mengumpulkankepaladaerah.Kita selalu ingatkan, salahsatunya terkait integritas. Itu upaya baru kita untuk salingmengingatkan,”kataRidwan di Bandung, Rabu (9/10). Upaya lain untuk mencegah korupsi, dilakukan Ridwan de- ngan mendorong pembuatan unit layanan pengadaan yang mandiri dan transparan di masing-masing daerah. Kehadiran unit tersebut diharapkan bisa meniadakan hal-hal yang tidak baik berkaitan dengan lelang barang dan jasa. [155/142/153]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker